Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian dan Agribisnis Maju Jadi Calon Ketum Kadin Jatim

“Saya ingin melanjutkan keinginan Bapak La Nyalla untuk menjadikan Jatim sebagai provinsi yang berjaya," kata Adik

Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian dan Agribisnis Maju Jadi Calon Ketum Kadin Jatim
ist
Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian dan Agribisnis Kadin Jatim (kanan) yang maju sebagai calon Ketua Kadin Jatim 2019-2014 dalam Musprov ke 7 pada Kamis (19/12/2019) mendatang. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Jelang Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-7 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, sejumlah nama telah masuk di bursa pencalonan Ketua Umum Kadin Jatim periode 2019-2024.

Salah satunya adalah Adik Dwi Putranto yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian dan Agribisnis Kadin Jatim.

“Saya ingin melanjutkan keinginan Bapak La Nyalla untuk menjadikan Jatim sebagai provinsi yang berjaya, maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Bisa memenangkan percaturan ekonomi dalam negeri dan global,” ujar Adik.

Menurut Adik, saat ini di Jatim tengah menghadapi dalam dua dimensi utama. Pertama adalah persaingan dengan negara tetangga yang menawarkan konsep “ramah investasi” dan kemudahan berbisnis. Dan tantangan kedua adalah masuknya era industri 4.0 akan semakin menggerus kinerja pelaku usaha yang tidak siap menghadapinya.

"Untuk itu diperlukan adanya kemudahan dan dukungan bagi dunia usaha untuk memulai transisi perubahan pola bisnis menuju konsep industry 4.0," jelas Adik.

Terkait kemudahan berbisnis di Indonesia, ia mengatakan bahwa study yang dilakukan oleh International Finance Corporation (IFC) dengan memetakan 10 parameter situasi kemudahan dalam berbisnis menunjukkan bahwa pada tahun 2018, Indonesia masih menduduki peringkat ke 72 dari 190 negara yang disurvei. Sementara posisi tiga besar dengan indeks ease of doing business tertinggi disandang oleh Selandia Baru, Singapura dan Denmark. Sedangkan di Asia Tenggara, negara yang masuk peringkat ke 15 adalah Malaysia disusul Thailand di posisi 27.

“Inilah pekerjaan besar kita. Pekerjaan yang harus disinergikan dengan seluruh stakeholder yang ada. Kadin Jatim bersama Pemprov Jatim, Kadin Indonesia dan Pemerintah Pusat. Kepemimpinan besar ini tentu tidak bisa dijalankan dengan kepemimpinan one man show, dimana Ketua Umum akan tampil mendominasi tetapi harus benar-benar kolektif kolegial,” terangnya.

Apalagi investasi adalah salah satu variabel yang menjadi penentu kinerja ekonomi suatu daerah. Dikatakan ADP, ada tiga variabel yang menjadi penggerak ekonomi, yaitu konsumsi masyarakat (LCM), investasi (LI), ekspor neto (LNX), dan dummy variable, misal kondisi pasar global yang belum menentu akibat perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.

“Ini yang harus dicermati. Untuk itu, saya memastikan selama lima tahun kedepan, Kadin harus dapat memberikan kontribusi aktif yang terukur secara kualitatif dan kuantitatif kepada anggota dan pemerintah,” tegasnya.

Selain memastikan kemudahan berbisnis, ADP juga memiliki misi untuk melakukan upaya konkret percepatan perbaikan iklim usaha antara Kadin Jatim dengan Pemprov. Jatim melalui pembentukan task force atau Satuan Tugas yang dipimpin oleh Ketum Kadin jatim dan Gubernur Jatim dengan melibatkan seluruh stakeholder, Forpimda, dunia usaha dan Serikat Pekerja.

“Saya juga akan membentuk Dewan Energi Daerah, Dewan Pangan Daerah dan Dewan Ekonomi Daerah. Membuat saluran komunikasi cepat dengan membuka Hotline Kadin Jatim bagi pengusaha anggota Kadin dan mendorong lahirnya pengusaha baru di Jatim melalui channel yang tersedia, salah satunya melalui Kadin Institute," tandas Adik. 

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved