Berita Madiun

Sepanjang 2019, Tim Saber Pungli Kota Madiun Nihil Tangkapan, 3 Pos ini Disebut Rawan Pungli

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Madiun tidak menemukan kasus pungutan liar selama 2019.

Sepanjang 2019, Tim Saber Pungli Kota Madiun Nihil Tangkapan, 3 Pos ini Disebut Rawan Pungli
surya.co.id/rahadian bagus
Sekretaris Daerah Kota Madiun, Rusdiyanto saat paparan, Senin (16/12/2019). 

SURYA.co.id|MADIUN - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Madiun tidak menemukan kasus pungutan liar selama 2019.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Madiun, Rusdiyanto, saat acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Unit Satgas Saber Pungli Kota Madiun 2019 di Hotel Aston Madiun, Senin (16/12/2019).

Rusdiyanto mengatakan, pada tahun 2019 ini, Tim Saber Pungli sama sekali tidak menemukan kasus pungutan liar yang dilakukan pegawai di lingkungan Kota Madiun.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan masih ada pungutan liar di lingkungan pemerintahan.

"Tidak ada kasus pungli yang ditangani Tim Saber Pungli. Kami juga lakukan sidak, tapi memang tidak menemukan kasus pungutan," katanya.

Rusdiyanto mengatakan, ada tiga pos pelayanan yang dianggap rawan terhadap pungli. 

Di antaranya bagian perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan bidang pendapatan daerah.

Selama ini, Pemkot Madiun sudah melakukan upaya pencegahan dengan terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang saber pungli. Para pegawai pemerintah selaku pelayan masyarakat selalu diingatkan agar tidak melakukan pungutan di luar ketentuan.

Dalam sambutanya, Rusdiyanto menyebut ada satu PNS Pemkot Madiun yang dipecat karena terbukti melakulan pungli pada 2018, lalu. Pegawai yang bertugas di Dinas Perhubungan Kota Madiun ini dipecat lantaran terbukti melakukan pungli dalam layanan uji KIR kendaraan.

"Memang tidak mudah untuk menghapus budaya pungli. Tapi kami optimistis dapat membersihkannya sedikit demi sedikit," jelas dia.

Dia mengingatkan kepada para PNS agar tidak melakukan pungli saat bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, sejak 2018 para PNS sudah mendapatkan remunerasi atau tambahan penghasilan.

Dengan adanya tambahan pendapatan itu, diharapkan para PNS tidak mencari tambhan penghasilan dengan cara melanggar aturan dan memanfaatkan jabatannya.

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved