Berita Surabaya

Tanggapi Rencana Mendikbud Hapus UN, Khofifah Kumpulkan MKKS dan Pengelola Lembaga Pendidikan

Menggali masukan langsung dari pelaku pengelola pendidikan terkait rencana pemerintah pusat.

Tanggapi Rencana Mendikbud Hapus UN, Khofifah Kumpulkan MKKS dan Pengelola Lembaga Pendidikan
surya.co.id/ahmad zaimul haq
Sejumlah siswa kelas XII mengerjakan soal Bahasa Indonesia saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6, Surabaya, Senin (25/3/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanggapi serius soal rencana Mendikbud Nadiem Makarim yang akan mengganti Ujian Nasional dengan Assessment Kompetensi mulai tahun 2021 mendatang.

Pada SURYA.co.id, Kamis (12/12/2019), Khofifah menyebut atas rencana tersebut pihaknya akan segera mengumpulkan MKKS dan juga stakeholder pengelola pendidikan di Jawa Timur.

Hal tersebut dilakukan karena ia ingin menggali masukan langsung dari pelaku pengelola pendidikan terkait rencana pemerintah pusat.

Bahkan tak hanya itu, Khofifah juga ingin membahas tentang rencana Kemendikbud yang akan mengganti sistem pendidikan 3 hari sekolah dan sisanya homeschooling.

"Nantilah. Saya ingin ketemu dengan MKKS, saya ingin ketemu dengan stake holder yang harini mengelola pendidikan. Titik ketemunya gimana supaya semua bisa berseiring," kata Khofifah saat diwawancara di Universitas NU Surabaya.

Para pelaku lembaga pendidikan menurut Khofifah adalah pihak strategis yang bisa memberikan masukan tentang adanya perubahan format sistem ujian sebagai tolok ukur capaian pendidikan yang biasanya dilakukan dengan Ujian Nasional.

"Kan tidak hanya soal UN. Tapi soal rencana yang terkomunikasi ke kami yaitu kemungkinan pelaksanaan sekolah dengan 3 hari masuk 2 hari home schooling. Ini harus dicari format implementasi yang di lapangan seperti apa," tegas Khofifah.

Implementasi di lapangan dikatakan Mantan Mensos RI ini harus diukur dengan banyak hal.
Misalnya kondisi sekolah di daerah. Harus ditinjau apakah memang sesuai untuk diterapkan ataukah tidak.

"Karena tidak semua anak-anak kita ada di lingkungan yang infrastrukturnya mendukung. Seperti rumahnya. Kalau di negara di luar itu kan ada ukurannya misalnya anak 3 ukuran minimal rumahnya sekian. Nah kita kan belum mengarah ke sana," tegas Khofifah.

"Maka bagaimana semua bisa kita komunikasikan bahkan kita harus mendapatkan banyak masukan dari pelaku pengelola sekolah," tegas Khofifah.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved