Tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jember Turun

Bupati Jember Faida menegaskan, penurunan angka TPT tersebut bukan hanya karena kerja dari Pemkab Jember.

Tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jember Turun
surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
Bursa kerja yang digelar Disnaker Jember khusus Perempuan dan Difabel pada peringatan Hari Disabilitas Internasional, 3 Desember 2019 

SURYA.co.id | JEMBER - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Jember menurun di tahun 2019. Demikian data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jember yang baru dirilis bulan Desember 2019 ini.

BPS mencatat terjadi penurunan TPT sebesar 0,29 poin tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

Tahun 2019 TPT di Jember mencapai 3,80 persen dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 1,89 juta orang.

Dari jumlah itu 1,26 juta orang adalah angkatan kerja, dan berkurang sebanyak 7.198 orang dalam satu tahun belakangan. Penduduk yang bekerja mencapai 1,22 juta orang, dan selebihnya 48 ribu orang masih menganggur.

TPT tahun 2019 ini menurun dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar 4,09 persen. Masih dari data BPS Jember, penduduk yang bekerja menurut laapangan pekerjaan utama mengalami pergeseran dari sektor agriculture (pertanian) dan manufacture (manufaktur) ke sektor service (jasa).

"Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jember tahun 2019 ini ada penurunan dibandingkan tahun 2018. Tahun ini TPT mencapai 3,80 persen," ujar Kepala BPS Jember Arif Joko Sutejo, Selasa (10/12/2019).

Penurunan angka TPT ini diperkirakan karena Pemkab Jember mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Perda ini memberikan kesempatan bagi penduduk Jember (dibuktikan dengan KTP) agar diutamakan dalam penerimaan tenaga kerja sesuai dengan bidang, dan kemampuannya.

Data yang dipaparkan oleh BPS Jember tersebut merupakan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019.

Sementara itu, Bupati Jember Faida menegaskan, penurunan angka TPT tersebut bukan hanya karena kerja dari Pemkab Jember.

"Ini karena para pengusaha membuka lowongan pekerjaan di Kabupaten Jember. Pemkab Jember hanya memberikan fasilitas, dan itu adalah kewajikan pemerintah. Fasilitas yang diberikan sebenarnya bukan untuk pengusaha, tetapi untuk rakyat Jember. Bagaimana rakyat Jember bisa mendapatkan akses pekerjaan, kemudian mendapatkan pekerjaan tersebut," ujar Faida.

Bupati Faida juga memaparkan data Sakernas BPS tersebut di hadapan para peserta sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember tahun 2020 di Pendapa Wahyawibhawagraha, Jember, Senin (9/12/2019).

Kepada para pengusaha yang mengikuti sosialisasi itu, Faida berpesan supaya mereka tetap mempekerjakan warga Jember yang dibuktikan dengan KTP Jember, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Faida juga meminta para pengusaha menyediakan akses pekerjaan, dan jalur bagi difabel.

Saat memberikan sertifikat perizinan, Bupati Faida juga berpesan kepada pengusaha untuk memprioritaskan warga Jember di lowongan pekerjaan yang mereka buka.

"Adanya bursa kerja atau job fair khusus untuk perempuan dan difabel juga berpengaruh terhadap pengurangan TPT ini," imbuh Faida.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved