Breaking News:

Berita Lamongan

Perwakilan Kades se-Lamongan Wadul Dewan terkait Kesejahteraan, Tuntut Dana Desa Naik Sekian Persen

Di antara para kades yang tergabung dalam DPC P Apdesi di ruang lobi gedung dewan sebelum bertemu wakil rakyat, Senin (9/12/2019).

surya.co.id/hanif manshuri
Di antara para kades yang tergabung dalam DPC P Apdesi di ruang lobi gedung dewan sebelum bertemu wakil rakyat, Senin (9/12/2019). 

Apa yang menjadi tuntutan para kades itu dibeber dan meminta keberpihakan DPRD yang merupakan representasi dari wakil rakyat untuk menentukan anggaran terkait dengan ADD.

Di hadapan Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur, Apdesi juga menyinggung masalah asuransi bagi kepala desa.

Seban tahun ini para purna kepala desa tidak mendapatkan dana asuransi purna bhakti.

"Informasi dari Pemkab, uang purna bhakti ditiadakan karena ada temuan BPK," kata Mukid.

Dana suransi kades sudah berhenti mulai Mei, Juni, Juli sampai hari ini belum cair.

"Meskipun purna bhakti itu yang sekarang terpilih kembali, semuanya belum cair padahal itu hak kita," ungkapnya.

Terkait status Sekdes di desa, juga dinilai belum ada kejelasan tentang posisi Sekdes.

Karena Sekdes statusnya ASN yang check locknya di kantor Kecamatan, sedangkan kerjanya di desa, ternyata menjadi beban bagi desa.

Kinerjanya jauh dari peran dan kedudukannya sebagai Sekdes.

"Setelah chek lock di kecamatan, kebanyakan tidak kembali ke desa. Tapi justru berkeliaran," kataya.

Apdesi meminta Pemkab harus mengambil kebijakan untuk menarik Sekdes yang berstatus PNS dari desa.

" Segera di tahun 2020 nantu," tandasnya.

Menanggapi berbagai tuntutan kades, Ketua DPRD, Abdul Ghofur berjanji akan memperjuangkannya.
Termasuk Sekdes yang berstatus ASN untuk ditarik.

"Kita akan perjuangkan semua tuntutan para kades yang tergabung di Apdesi," kata Ghofur.

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved