Bentuk Dewan Penasehat dan Dewan Etik, Golkar Siapkan Posisi untuk Jusuf Kalla dan Luhut?

Besar kemungkinan, Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan akan menempati kursi pimpinan dua struktur baru yang ditetapkan dalam munas tersebut.

bobby constantine koloway/surya
Forum Musyawarah Nasional (Munas) ke X Partai Golkar, Rabu (4/12/2019). 

SURYA.co.id | JAKARTA - Partai Golkar akan menambah dua jabatan strategis di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Besar kemungkinan, hal ini dilakukan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk merangkul dua figur senior Golkar, Jusuf Kalla dan Luhut B Panjaitan.

Berdasarkan penjelasan Ketua DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, bahwa berdasarkan pembahasan di Munas akan ada penambahan Dewan. Dari yang sebelumnya berjumlah tiga, kini menjadi lima.

Yakni, dari yang awalnya Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar. "Kedepan, akan ditambah Dewan Penasehat dan Dewan Etik," kata Doli di sela acara Musyawarah Nasional (Munas) ke X Partai Golkar di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina diisi oleh Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan dijabat oleh Akbar Tanjung, serta Dewan Pakar yang dipimpin oleh Agung Laksono. Ketiganya, pada Munas tersebut juga mendukung penuh Airlangga sebagai Ketua Umum kembali.

Besar kemungkinan, Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan akan menempati pimpinan dua struktur baru tersebut. Apalagi, Luhut juga menjadi salah satu inisiator pertemuan antara Aburizal, Airlangga dan Bambang Soesatyo yang berujung pada pengunduran diri Bamsoet dari pencalonan Ketua Umum.

"Terkait posisi Pak Luhut dan Pak JK, kami serahkan kepada Formatur, dalam hal ini adalah Ketua Umum," terangnya.

Selain itu, Munas tersebut juga mengamanatkan agar Ketua Umum dibantu Wakil Ketua Umum (minimal dua orang). Jabatan Wakil Ketua Umum di Golkar sebelumnya belum ada.

Selain Wakil Ketua Umum, juga ada Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal dibantu Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dibantu Wakil Bendahara Umum.

"Jumlahnya dibatasi. Untuk pengurus harian berjumlah 45 orang. Dan pengurus pleno 117 orang. Sementara untuk DPD (provinsi dan kota/kabupaten) berjumlah 85 pengurus pleno. Harian sekitar 35 orang," katanya.

Doli menambahkan bahwa Munas kali ini paling transformatif. Sebab di antaranya ad perubahan AD/ART yang diturunkan lebih rinci. "Misalnya, soal pembahasan rapat-rapat yang bisa dilakukan oleh DPP hingga DPD tingkat provinsi dan kabupaten," katanya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024 yang dipilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar ke X, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, (4/12/2019) akan menawarkan posisi kehormatan di Partai Golkar kepada Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita juga punya dua senior lagi Pak Jusuf Kalla dan Pak Luhut Binsar Panjaitan kita akan tawarkan kepada beliau-beliau posisi yang beliau minat," kata Airlangga di lokasi munas.

Tak hanya itu, para senior yang sebelumnya telah menjabat juga akan kembali ditawari sejumlah posisi. Di antaranya kepada Aburizal Bakrie yang menjabat ketua Dewan Pembina, Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar, dan Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan Golkar.

"Kita sudah punya struktur, dimana kita sudah para senior sudah duduk dalam struktur, Pak Aburizal Bakrie, Pak Agung Laksono, Pak Akbar Tanjung," kata dia. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved