Berita Kediri

Soal PAS Madrasah Aliyah Kab Kediri Diduga 'Disusupi' Ideologi Ormas Terlarang HTI, LBH NU Protes

LBH NU Kabupaten Kediri menyayangkan beredarnya soal materi khilafah pada Penilaian Akhir Semester (PAS) Madrasah Aliyah Wilayah Kerja Kediri utara

Soal PAS Madrasah Aliyah Kab Kediri Diduga 'Disusupi' Ideologi Ormas Terlarang HTI, LBH NU Protes
LBH NU Kabupaten Kediri
Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Madrasah Aliyah se-Wilayah kerja Kediri utara yang diduga disusupi ideologi dan kurikulum oramas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). LBH NU Kabupaten Kediri menyayangkan beredarnya soal ini dan meminta Kemenang mengevaluasi total kurikulum Madrasah Aliyah di Kabupaten Kediri 

SURYA.co.id | SURABAYA - Lembaga Bantuan Hukum Nahdatul Ulama (LBH NU) Kabupaten Kediri menyayangkan dan memprotes beredarnya soal materi khilafah pada Penilaian Akhir Semester (PAS) Madrasah Aliyah Wilayah Kerja Kediri utara. Diduga materi PAS tahun ajaran 2019/2020 disusupi kurikulum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sekretaris LBH NU Cabang Kabupaten Kediri, Taufiq Dwi Kusuma SH, meminta Kemenag untuk mengoreksi materi pelajaran sehari-hari. Selain itu melakukan revisi ulang terhadap ujian mata pelajaran (mapel) fiqih secara menyeluruh.

"Kami meminta Kemenag untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh mata pelajaran, khususnya yang berkaitan dengan khilafah," kata Taufiq Dwi Kusuma, Rabu (4/12/2019).

Dijelaskan Taufiq, materi PAS mata pelajaran fiqih kelas XII di lembar pertama semua hampir menerangkan tentang khilafah.

Proses indoktrinasi di dalam materi pelajaran ini sangat terlihat.

Sebagaimana diketahui, indoktrinasi adalah sebuah proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem nilai untuk menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.

Apalagi HTI telah dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.

Taufiq menegaskan, jika pernyataan sikap yang dibuat tidak ada tindak lanjutnya dari Kemenag, pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu secara hukum.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved