Mensos Juliari Batubara Minta Pemprov Jatim Verifikasi Data Penerima PKH dan BPNT

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

SURYA.co.id | SURABAYA - Menteri Sosial RI, Juliari Batubara meminta Dinas Sosial Jawa Timur untuk mengecek dan memverifikasi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Juliari berharap keluarga yang menerima dua jenis bantuan tersebut adalah keluarga yang memang benar-benar layak untuk menerima.

"Kami harapkan dari Dinsos Jatim bisa mengecek dan memverifikasi keluarga penerima manfaat itu benar-benar layak menerimanya," ujar Juliari usai membuka acara Sarasehan Nasional Kearifan Lokal Tahun 2019 di Hotel Mercure Surabaya, Jalan Darmo, Surabaya Rabu 4 Desember 2019.

Dengan penyaluran yang tepat sasaran, Juliari optimis angka kemiskinan di Jawa Timur dapat lebih ditekan lagi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, per Maret 2019 angka kemiskinan mencapai 4,1 juta jiwa atau sekitar 10,37 persen dari total jumlah penduduk.

• Jumlah Peserta PBI BPJS Kesehatan di Jatim Naik Jadi 15,4 Juta Meski Sudah Banyak yang Dinonaktifkan

Angka tersebut sebenarnya sudah berkurang 179,9 ribu jiwa, jika dibanding September 2018.

Namun jumlah itu masih jauh dari target yang pernah dicanangkan Pemprov Jawa Timur yang menargetkan angka kemiskinan bisa menyentuh 9,44 persen.

Juliari pun mendorong kepada Dinsos Jawa Timur memaksimalkan program penanganan kemiskinan yang telah ada.

"Saya kira program yang sekarang seperti Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Keuangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan itu tentunya kita jalankan terus," ungkapnya.

Ia optimis dengan target 10 juta Bantuan Pangan Non Tunai, dan 15 juta penerima Program Keluarga Harapan yang disalurkan tahun ini bisa mengurangi angka kemiskinan.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Subhan Wahyudiono mengatakan, berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan masih terus dilakukan. Termasuk pendataan keluarga penerima manfaat.

"Sekarang ini sudah pendataan. Jadi pendataan melalui BPJS, juga kordinasinya dengan BPJS. Jadi ini tidak hanya Dinsos (saja)," kata Subhan.