Kemenpan RB Dorong Pemerintah Daerah Punya Fokus Pembangunan Prioritas

Selama ini banyak unit kerja yang terjebak dalam acara-acara yang seremonial dan hanya mengumpulkan berbagai macam dokumen untuk disampaikan

Kemenpan RB Dorong Pemerintah Daerah Punya Fokus Pembangunan Prioritas
tribun jatim/sofyan arif candra sakti
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kemenpan RB, Didid Noordiatmoko 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

SURYA.co.id | SURABAYA - Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kemenpan RB, Didid Noordiatmoko mewanti-wanti agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemda seluruh Jawa Timur tidak terjebak dalam reformasi birokrasi yang seremonial.

Didid mengungkapkan selama ini banyak unit kerja yang terjebak dalam acara-acara yang seremonial dan hanya mengumpulkan berbagai macam dokumen untuk disampaikan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan penilaian yang bagus.

"Padahal reformasi birokasi itu prinsipnya yang  kurang baik menjadi lebih baik dan mestinya didasari dari permasalahan," ucap Didid, Selasa (3/12/2019).

Didid lalu mengambil contoh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang masih rendah.

"Inovasi mestinya mengarah ke sana, agar bagaimana Inovasi itu menaikkan IPM. Jatim harusnya fokus di situ," kata Didid.

Fokus kinerja OPD menurut Didid merupakan kata kunci perbaikan reformasi birokrasi.

Pemerintah provinsi atau Pemerintah kabupaten/kota harus menentukan target-target dan fokus kinerja tertentu yang akan diturunkan ke OPD dalam bentuk program dan kegiatan.

"Program tersebut seharusnya akan mengacu pada sasaran strategis sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran akan terjaga dengan baik," lanjut Didid.

Hal ini menurut Didid biasanya menjadi masalah utama, ketika kepala daerah sudah punya visi misi ideal namun saat operasional di bawah tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.

"Prioritas daerah Banyuwangi misalnya di pariwisata. Kalau Madiun ekonomi kerakyatan. Semua OPD harus nya fokus ke sektor itu," kata Didid.

Namun begitu Didid menyayangkan adanya beberapa pemerintah daerah yang belum mampu untuk menentukan fokus pembangunan daerahnya.

"Padahal kalau fokusnya sudah jelas maka alokasi anggaran akan fokus pada prioritas  pembangunan tadi, sehingga program kegiatan akan mengarah pada program prioritas dan tidak sekadar membagi kue anggaran," pungkasnya.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved