Berita Tulungagung

Pendapatan Pajak Kos Lebihi Target, Pemkab Tulungagung Malah akan Turunkan Tarikannya. Ini Sebabnya

Pemkab Tulungagung telah merevisi besaran pajak kos-kosan menjadi 5 persen, di tahun 2020 mendatang.

Pendapatan Pajak Kos Lebihi Target, Pemkab Tulungagung Malah akan Turunkan Tarikannya. Ini Sebabnya
david yohanes/surya
Salah satu rumah kos di Kecamatan Ngunut yang dirazia Satpol PP Tulungagung. 

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Sebuah gang kecil di Lingkungan 3, Desa/Kecamatan Ngunut tampak layaknya sebuah jalan biasa. Namun saat menelusur ke dalamnya, ada deretan rumah kos yang jumlahnya lebih dari lima deret.

Tiap deret jumlahnya lebih dari 10 kamar, dengan desain saling berhadapan. Saat razia Satpol PP, Kamis (28/11/2019), tidak ada satu pun rumah kos ini yang mengantongi izin.

Padahal menurut Perda kabupaten Tulungagung, batas minimal rumah kos yang bebas pajak adalah 9 kamar. Lebih dari itu, maka dikenakan pajak 10 persen dari sewa kamar, dan dipungut dari pengewa.

Data Satpol PP Tulungagung, ada sekitar 200 titik rumah kos yang sedang dipantau. Namun jumlah rumah kos yang terdata dan taat membayar pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, hanya 53.

Plt Kepala Bapenda Tulungagung, Sugiono, mengatakan tahun 2019 target pajak rumah kos sebesar Rp 145 juta.

Hingga saat ini capaiannya Rp 168 juta lebih, atau sekitar 116,35 persen.

“Kami mengapresiasi wajib pajak yang terdaftar, dan taat membayar pajak,” ujar Sugiono.

Rendahnya pemilik kos yang mendaftar dan membayar pajak disebabkan tingginya pajak kos.

Hal ini terungkap dari hasil dengar pendapat bersama para pengusaha rumah kos.

Karena itu Pemkab Tulungagung telah merevisi besaran pajak menjadi 5 persen, di tahun 2020 mendatang.

Halaman
12
Penulis: David Yohanes
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved