Berita Jember

Pembahasan KUA Molor, DPRD Jember Tunggu Langkah Gubernur Jatim Terkait Surat Mendagri

DPRD Jember tidak mau meneruskan pembahasan itu jika akhirnya nanti berbuntut panjang. Bahkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Pembahasan KUA Molor, DPRD Jember Tunggu Langkah Gubernur Jatim Terkait Surat Mendagri
surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi 

SURYA.co.id | JEMBER - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) R-APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2020 belum bisa dilanjutkan. Hingga Kamis (28/11/2019), belum ada lagi kabar kelanjutan pembahasan KUA-PPAS R-APBD tersebut.

DPRD Jember tidak mau meneruskan pembahasan itu jika akhirnya nanti berbuntut panjang. Bahkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Sebab, sejumlah KSOTK (kedududkan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja) di Pemkab Jember tidak diakui oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sudah ditegaskan oleh Surat Mendagri tertanggal 11 November yang ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian.

Meski pembahasan belum bisa berlanjut, pimpinan DPRD Jember tidak berdiam diri.

Pada Rabu (2/11/2019), pimpinan DPRD Jember konsultasi ke Inspektorat Pemprov Jatim. Tujuan pimpinan dewan Jember untuk bertanya perihal Surat Mendagri yang isinya mencabut 30 Perbup tentang KSOTK di Pemkab Jember, dan 15 keputusan bupati yang memutasi ASN di lingkungan Pemkab Jember.

"Ternyata Gubernur Jatim belum menerima surat dari Mendagri itu. Memang Inspektorat sudah menerima surat itu. Inspektorat juga berinisiatif akan melakukan telaah atas isi dari surat Mendagri itu. Jadi kami tentunya menunggu telaah, dan eksekusi dari Gubernur Jatim. Saat ini, para prinsipnya adalah tinggal melaksanakan perintah dari Mendagri tersebut. Perintah itu dieksekusi oleh Gubernur Jatim," ujar Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi kepada Surya, Kamis (28/11/2019).

Itqon menegaskan, DPRD Jember tidak mau terjebak pada kesalahan prosedur. Prinsip pembahasan anggaran, lanjutnya, harus didahului dengan kejelasan dan keabsahan pengguna anggaran, dan fungsi anggaran itu. Sementara jika mengacu kepada Surat Mendagri yang meminta pencabutan 30 Perbup berisi KSOTK itu, maka KSOTK yang ada di Pemkab Jember saat ini tidak berlaku.

"Jika mereka menerima anggaran, dan melaksanakan anggaran itu terus bagaimana. Wong OPD-nya tidak diakui oleh Mendagri. Prinsip dalam ilmu penganggaran itu kan 'money follow the function', uangnya ngikut kegunaan," tegas Itqon.

Karenanya, pihaknya memilih menunggu keputusan Gubernur Jatim dalam melaksanakan perintah Mendagri tersebut.

"Saya memilih tidak digaji selama enam bulan (karena R-ABPBD tahun 2020 tidak dibahas), daripada tetap membahas R-APBD namun di belakang hari saya malah dibui," tegas Itqon.

DPRD Jember, lanjutnya, tidak mau terjebak dengan batas akhir pembahasan R-APBD tahun 2020 yakni 30 November 2019. DPRD Jember memilih menyelesaikan persoalan KSOTK terlebih dahulu.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved