Berita Banyuwangi

Kemendagri Tetapkan Banyuwangi Posisi Pertama Indeks Inovasi Daerah dari 514 Kabupaten/Kota

Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono menjelaskan, pengukuran indeks inovasi daerah tersebut dilakukan oleh Badan Litbang Kemendagri.

Kemendagri Tetapkan Banyuwangi Posisi Pertama Indeks Inovasi Daerah dari 514 Kabupaten/Kota
Foto Humas Pemkab Banyuwangi
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas 

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2019.

Dalam daftar tersebut, Banyuwangi meraih poin tertinggi dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 002.6-415/2019 tertanggal 20 November 2019.

Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono menjelaskan, pengukuran indeks inovasi daerah tersebut dilakukan oleh Badan Litbang Kemendagri.

"Hasilnya, Banyuwangi meraih nilai indeks 74400 dan masuk kategori daerah sangat inovatif. Dengan poin tersebut, Banyuwangi duduk di nomor satu dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia," kata Mujiono, Kamis (28/11/2019).

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, inovasi menjadi keharusan untuk menyiasati berbagai tantangan yang ada, mulai keterbatasan anggaran, SDM, dan waktu.
“Dengan inovasi, ada akselerasi kinerja, ada ikhtiar untuk berubah di tengah keterbatasan dan kekurangan yang ada,” ujar Anas.

Anas mengatakan, pekerjaan rumah ke depan adalah bagaimana melembagakan inovasi.

Saat ini, menurut Anas, semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Banyuwangi bergiat melakukan inovasi, mulai dinas sampai kecamatan, termasuk kelurahan/desa.

“Iklim inovasi perlu ditumbuhkan. Satu sama lain berkolaborasi tapi sekaligus berkompetisi dengan inovasi. Ada Puskesmas bagus dengan inovasi, tapi ada pula yang masih belum, maka yang belum bagus harus mengejar. Komplain satu-dua tentu masih ada karena belum puas dengan inovasi yang sudah berjalan, tapi secara umum alhamdulillah progress inovasi semua OPD telah on the track,” papar Anas.

“PR kita bersama adalah bagaimana melakukan pelembagaan dan pembudayaan inovasi agar tidak tergantung kepada orang, kepada bupati, kepada kepala dinas, kepada camat, tapi sudah terinternalisasi ke seluruh elemen pemerintah daerah,” imbuh Anas.

Halaman
12
Penulis: Haorrahman
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved