Berita Surabaya

Dugaan Pemalsuan Akta Otentik: Pendapat 2 Ahli Hukum Henry J Gunawan-Iuneke Dianggap Untungkan Jaksa

Kedua saksi tersebut dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr Arovah Windiani, SH, MH dan Dr Choirul Huda,SH, MH.

Dugaan Pemalsuan Akta Otentik: Pendapat 2 Ahli Hukum Henry J Gunawan-Iuneke Dianggap Untungkan Jaksa
surya.co.id/samsul arifin
Dua ahli dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr Arovah Windiani, SH, MH dan Dr Choirul Huda,SH, MH dihadirkan sebagai ahli yang meringankan oleh Pasutri Henry J Gunawan dan Iuneke Anggraini, terdakwa kasus pemalsuan keterangan pernikahan di 2 akta otentik. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Sidang kasus dugaan pemalsuan keterangan pernikahan pada dua akta otentik dengan terdakwa Pasutri Henry J Gunawan dan Iuneke Anggraini di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (28/11/2019), menghadirkan dua saksi meringankan.

Namun, jaksa menganggap dari keterangan dua saksi ahli tersebut justru menguntungkan pihaknya.

Kedua saksi hali tersebut dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr Arovah Windiani, SH, MH dan Dr Choirul Huda,SH, MH.  

"Sebelum memberikan pendapat, saudara disumpah dulu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan saudara,"kata Ketua majelis hakim Dwi Purwadi saat membuka persidangan diruang Garuda 1.

Selanjutnya kedua ahli hukum tersebut didengarkan pendapatnya secara bersamaan.

Tim penasehat hukum kedua terdakwa yang diketuai Hotma Sitompul mendapat giliran pertama untuk bertanya, kemudian dilanjutkan jaksa penuntut umum (JPU) Ali Prakoso.

Dari pantauan di ruang sidang, sempat terjadi perdebatan antar ahli hukum perdata, Arovah dengan jaksa Ali Prakoso saat dipertanyakan mengenai pemahaman mengenai tata cara perkawinan Tionghoa yang dilakukan oleh kedua terdakwa.

"Tidak tau," kata Arovah menjawab pertanyaan jaksa Ali Prakoso.

"Kalo tidak tahu ya saya tidak akan bertanya lebih jauh lagi soal keabsahan perkawinan adat ini," sahut jaksa Ali Prakoso.

Tak hanya itu, perdebatan juga terjadi antara Jaksa Ali Prakoso dengan ahli pidana, Choirul Huda saat ditanya terkait Pasal 266 KUHP apakah delik aduan atau bukan delik aduan.

Halaman
123
Penulis: Samsul Arifin
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved