Berita Situbondo

50 Persen Peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Situbondo Nunggak Iuran, Begini Reaksi Dewan

Pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan mandiri di Kabupaten Situbondo ternyata banyak yang menunggak

50 Persen Peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Situbondo Nunggak Iuran, Begini Reaksi Dewan
izi hartono/surya
Komisi IV DPRD saat hearing dengan BPJS Kesehatan Situbondo, Kamis (28/11/2019). Dalam hearing ini terungkap bahwa sekitar 50 persen peserta BPJS Kesehatan Mandiri menunggak iuran. 

SURYA.co.id | SITUBONDO - Pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan mandiri di Kabupaten Situbondo ternyata banyak yang menunggak. Tak tanggung-tanggung, data BPJS Kesehatan Situbondo menyebutkan peserta mandiri yang menunggak iuran itu sebanyak 50 persen dari total peserta.

"Dari 54 ribu peserta BPJS Mandiri, 50 persennya iurannya nunggak," kata Kepala BPJS Kesehatan Situbondo, Darsono, kepada Surya seusai hearing dengan komisi IV DPRD Situbondo, Kamis (28/11/2019).

Bagi peserta BPJS kesehatan mandiri, kata Darsono, mereka masih memiliki tanggungan kewajiban iurannya harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan. Akan tetapi, lanjut Darsono, untuk peserta BPJS Kesehatan yang didana APBD atau APBN menjadi tanggung jawab pemerintah.

Saat ditanya terkait kerugian BPJS Kesehatan, Darsono mengaku pihaknya tidak mengetahui baik secara nasional maupun di Situbondo.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Situbondo, Tolak Atin, menambahkan hearing ini merupakan bentuk kekhawatiran komisi IV terhadap program kegiatan pelayanan dasar yang ada di rumah sakit.

Salah satunya, kata politisi dari PKB ini masalah penyediaan obat di rumah sakit Asembagus yang nilainya mencapai Rp 1,8 miliar itu tidak dianggarkan dan di rumah sakit Besuki itu penyediaan makan dan minum juga tidak dianggarkan.

"Ini yang menjadi kekhawatiran kami, sebab ini menjadi kewajiban pemerintah daerah. Akan tetapi tidak dianggarkan, seperti bentuk pelayanannya, ini berarto tidak bisa melayani masyarakat, alasan rumah sakit tidak ada anggaran" kata Tolak Atin.

Dengan persoalan tersebut, kata Tolak, pihaknya melakukan stresing dengan tim anggaran, bagaimana pelayanan yang tidak dianggarkan yang nilainya mencapai sebesar Rp 1,8 miliar itu dianggarkan.

"Saya tekankan jangan sampai main main terhadap anggaran kegiatan pelayanan kepada pasien ini. Padahal penjelasan dari THPD ada silpanya di rumah sakit, tetapi rumah sakit berdalih silpanya itu dihutang. Jadi tunggakan BPJS itu masih besar," jelasnya.

Dari hasil hearing dengan pihak BPJS, lanjut Tolak, peserta yang menunggak iuran ini menjadi sebuah tren di seluruh kabupaten di Jatim.

Bahkan, tunggakan di RSUD Abdoer Rachem Situbondo ke BPJS mencapai sebesar Rp 21 miliar lebih.

Sedangkan di rumah sakit Asembagus sekitar sebesar Rp 857 juta dan RS Besuki tunggakannya ke BPJS mencapai sebesar Rp 700 juta.

"Ini harus dianggarkan agar menjadi pagu atau sumber kemampuanya rumah sakit yang nantinya menjadi operasional rumah sakit," pungkasnya.

Penulis: Izi Hartono
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved