Berita Mojokerto

Satpol PP Kota Mojokerto Sita Alat Dagang PKL saat Razia, Pedagang Sebut Tak Ada Sosialisasi

anggota Satpol PP dan aparat keamanan di Kota Mojokerto, menertibkan puluhan PKL yang berjualan di bahu jalan

Satpol PP Kota Mojokerto Sita Alat Dagang PKL saat Razia, Pedagang Sebut Tak Ada Sosialisasi
Satpol PP Kota Mojokerto
Anggota Satpol PP Kota Mojokerto menyita sejumlah alat perdagangan pkl liar, Selasa (26/11/2019) sore. 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Sekitar 140 gabungan anggota Satpol PP dan aparat keamanan di Kota Mojokerto, menertibkan puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan, Selasa  (26/11/2019) sore. Razia ini dilakukan di beberapa jalan, mulai Jalan Benteng Pancasila, Residen Pamuji, Empunala, Surodinawan, Brawijaya, dan Mojopahit.

Saat berlangsungnya razia tersebut, salah satu pedagang sempat melancarkan protes kepada anggota Satpol PP Kota Mojokerto. Menurutnya, Satpol PP Kota Mojokerto tidak melakukan sosialisasi atau memberi peringatan awal terlebih dahulu kepada PKL.

"Tadi saya tanya kepada anggota Satpol PP ada peringatan ndak. Malah mereka diam aja," ujar Siswoyo kepada wartawan, Selasa (26/11/2019).

Meski mendapatkan protes, Satpol PP Kota Mojokerto tetap membawa lapak liar, peralatan berdagang dan tempat dagangan ke kantor Satpol PP Kota Mojokerto, Jalan Bhayangkara. 

Kasatpol PP Kota Mojokerto, Heryana Dodik Murtono, mengatakan kegiatan penertiban ini merupakan salah satu bagian dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41/2012 tentang Penataan PKL.

Terkait protes yang dilancarkan oleh pedagang, Dodik membantah jika tidak ada peringatan awal yang ditujukan oleh PKL tersebut.

Menurutnya, hal itu wajar ketika dilakukan penertiban.

"Beberapa hari yang lalu kami sudah layangkan surat peringatan kepada PKL. Karena mereka telah melanggar Perda Nomor 3/2013 tentang Ketertiban Umum," tegas Dodik.

Dodik menilai para PKL seharusnya tidak boleh berjualan di bahu jalan.

Hal tersebut akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan.

"Banyak pembeli yang parkir di sembarang untuk melihat atau membeli barang di PKL, sehingga arus lalu lintas menjadi macet," imbuhnya.

Bagi lapak liar, peralatan berdagang dan tempat dagangan milik para pedagang yang dibawa ke kantor, lanjut Dodik, akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.

"Kami panggil para pedagang maksimal satu bulan. Setelah itu kami bina agar tidak melakukan aktivitas berjualan di bahu jalan," pungkasnya.

Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved