Advertorial

Plt Wali Kota Blitar, Santoso, Membuka Sosialisasi Kemetrologian dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Plt Wali Kota Blitar, Santoso, membuka acara Sosialisasi Kemetrologian dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), di Pasar Pon.

Plt Wali Kota Blitar, Santoso, Membuka Sosialisasi Kemetrologian dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus
samsul hadi/surya
Plt Wali Kota Blitar, Santoso, saat membuka acara Sosialisasi Kemetrologian dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), di Pasar Pon, Jl Kartini, Kota Blitar, Selasa (26/11/2019). 

SURYA.co.id | BLITAR - Plt Wali Kota Blitar, Santoso, membuka acara Sosialisasi Kemetrologian dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), di Pasar Pon, Jalan Kartini, Kota Blitar, Selasa (26/11/2019). Acara sosialisasi yang diselenggarkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Blitar itu diikuti oleh para pelaku usaha, pedagang pasar, pedagang toko pracangan, swalayan, maupun agen.

Kegiatan itu menghadirkan narasumber dari UPT Perlindungan Konsumen Provinsi Jatim di Malang, Tariono dan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Hasan Tausikal.

Dalam sambutannya, Plt Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan menyambut positif terobosan soal kemetrologian yang digagas Disperdagin Kota Blitar. Terobosan itu secara tidak langsung membantu para pelaku usaha untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen.

"Selain itu, kegiatan ini juga untuk menjalankan amanat UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal," kata Santoso.

Dikatakannya, dalam era globalisasi perdagangan, kepraktisan barang yang akan dijual dan dibeli mutlak diperlukan.

Pelaku usaha membutuhkan kemudahan untuk penjualan dan distribusi, sedangkan konsumen dipermudah dalam membeli maupun mengkonsumsi.

"Kondisi ini kemudian memunculkan produk yang dikemas sebagai barang dalam keadaan terbungkus," ujarnya.

Tetapi, kata Santoso, dalam perjalanannya ternyata menyimpan sejumlah persoalan, misalnya isi dalam kemasan tidak sesuai dengan label yang dicantumkan baik secara kualitas maupun kuantitas.

"Kondisi ini kalau dibiarkan secara terus menerus akan merugikan pihak konsumen maupun pelaku usaha," katanya.

Untuk itu, Santoso mengajak para konsumen untuk menjadi pembeli yang cerdas.

Para konsumen harus membaca secara teliti label yang ada di kemasan barang.

Sedangkan untuk pedagang juga harus menjual barang sesuai dengan label yang tertera di kemasan.

Santoso juga mengimbau para pedagang agar memiliki alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya, itu harus ditera secara periodik minimal setahun sekali.

"Hal ini untuk keakuratan dalam sistem jual beli, sehingga tidak ada yang dirugikan. Kalau ada pedagang yang timbangannya belum ditera berarti melanggar hukum. Jadi harus sesuai, tidak kurang atau lebih," pungkas Santoso.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved