Berita Surabaya

Eksepsi Pemkot Surabaya Ditolak Hakim PN Surabaya Atas Sengketa Wisma Persebaya

Eksepsi yang diajukan Pemerinah Kota Surabaya terhadap gugatan yang diajukan PT Persebaya Indonesia ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Eksepsi Pemkot Surabaya Ditolak Hakim PN Surabaya Atas Sengketa Wisma Persebaya
SURYA.co.id/Samsul Arifin
Kuasa hukum PT Persebaya Indonesia, Moch Yusron Marzuki selepas sidang di PN Surabaya, Selasa, (26/11/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Eksepsi yang diajukan Pemerinah Kota Surabaya terhadap gugatan yang diajukan PT Persebaya Indonesia ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Penolakan ini perihal 'rebutan' lapangan dan wisma di Jalan Karanggayam

Penolakan eksepsi ini, tertuang dalam putusan sela pada sidang yang digelar di ruang Garuda 2, Selasa (26/11/2019).

Dengan ditolaknya eksepsi pihak Pemkot Surabaya selaku tergugat tersebut, proses sidang gugatan bernomor 947/Pdt.G/2019/PN Sby ini bakal dilanjutkan prosesnya ke tahap pembuktian.

“Menolak eksepsi tergugat dan melanjutkan sidang tahap pembuktian. Sidang dilanjutkan Selasa (3/12/2019) pekan depan,” ujar hakim Ginting sekaligus menutup sidang.

Dalam eksepsi yang dibacakan pada agenda sidang sebelumnya, tim kuasa hukum Pemkot Surabaya menyoal terkait kompetensi absolut. 

Pemkot mendalilkan bahwa gugatan ini masuk ranah sengketa tata usaha negara, sehingga secara absolut yang berwenang memeriksa gugatan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan pengadilan umum.

Namun, majelis hakim sepakat dengan replik (jawaban) penggugat yang gugatan ini adalah sengketa kepemilikan, sehingga majelis hakim PN Surabaya berhak memeriksa gugatan yang diajukan penggugat.

“Majelis hakim sudah teliti dan cermat bahwa gugatan ini adalah sengketa kepemilikan sebidang tanah serta bangunan yang dikuasai oleh Persebaya selaku penggugat sejak 1927,” ujar kuasa hukum Persebaya, Moch Yusron Marzuki selepas sidang.

Yusron juga menambahkan, bahwa semua biaya yang ditimbulkan dari pembangunan wisma serta pemeliharaan lapangan didapat dari masyarakat.

“Dan tidak ada satu sen pun biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” urainya.

Halaman
12
Penulis: Samsul Arifin
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved