Berita Surabaya

DPRD Jatim Dorong Gubernur Desak Kementerian Revisi Kebijakan Impor Sampah, Begini Alasannya

Di Tropodo Sidoarjo, masyarakat terus menerus terpapar asap pekat warna hitam dari pabrik tahu yang memakai limbah sampah plastik impor

DPRD Jatim Dorong Gubernur Desak Kementerian Revisi Kebijakan Impor Sampah, Begini Alasannya
SURYA.co.id/Bobby Constantine Koloway
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Diana Amaliyah Verawatiningsih. 

SURYA.co.id | SURABAYA – DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah melakukan revisi sekaligus pengetatan kebijakan impor sampah.

Lintas Kementerian diharapkan dapat duduk bersama melakukan nota kesepakatan bersama terkait impor kertas bekas.

Di antara jajaran terkait, yakni Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Diana Amaliyah Verawatiningsih menjelaskan bahwa temuan peneliti Ecoton di desa Tropodo Kabupaten Sidoarjo, sebaiknya menjadi pertimbangan kebijakan ini.

Yang mana, dari temuan tersebut terlihat pabrik tahu yang ada menggunakan bahan bakar sampah yang bercampur plastik.

Hal ini menjadi bukti bahwa pengusaha tahu juga memanfaatkan sisa sampah impor yang didatangkan oleh pabrik kertas yang ada disekitar kawasan tersebut.

Penggunaan plastik sebagai bahan bakar dinilai akan banyak menimbulkan masalah ke depan.

"Jadi bahan bakar pabrik tahu itu itu kan sampah plastik. Dari mana? Dari sisa sampah kertas yang dipakai bahan bakar pabrik kertas. Itu sampah kertas diimpor. Ternyata bukan hanya kertas, namun juga ada plastiknya di dalamnya," kata Diana di Surabaya, Selasa (26/11/19).

Oleh karena itu, perempuan yang akrab disapa Diana Sasa ini, berharap Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mendesak kementerian melakukan revisi sekaligus pengetatan kebijakan impor sampah.

"Lembaga Lembaga surveyor impornya juga harus lebih tegas apabila ada barang yang dikirim tidak sesuai nota. Kalau perlu kembalikan ke negara asal. Langkah dan sangsi tegas harus ada. Kasus Tropodo harus ada penyelesaian. Kasihan masyarakat pegiat IKM disana yang tidak tahu akhirnya ikut kena imbas." ujarnya menegaskan. 

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved