Berita Blitar

Masih Ada 406 Unit Rumah Tak Layak Huni di Kota Blitar yang Belum Diperbaiki

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, Erna Santi mengatakan data terakhir pada 2016 menyebutkan ada 1.200 RTHL di Kota Blitar.

Masih Ada 406 Unit Rumah Tak Layak Huni di Kota Blitar yang Belum Diperbaiki
surabaya.tribunnews.com/galih lintartika
ilustrasi 

SURYA.co.id | BLITAR - Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar terus mengebut program perbaikan rumah tidak layak huni (RTHL) di Kota Blitar. Targetnya, pada 2021, sudah tidak ada lagi RTHL di Kota Blitar.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, Erna Santi mengatakan data terakhir pada 2016 menyebutkan ada 1.200 RTHL di Kota Blitar.

Hingga akhir Desember 2019, ditargetkan ada 794 unit dari total 1.200 unit RTHL yang diperbaiki. Berarti masih ada 406 unit RTHL di Kota Blitar yang belum diperbaiki.

"Sejumlah rumah tak layak huni yang belum diperbaiki hingga 2019 itu kami targetkan selesai pada 2021," kata Erna Santi, Senin (25/11/2019).

Dikatakannya, setiap tahun, Pemkot Blitar sudah memperbaiki RTLH. Hanya saja jumlah RTHL yang diperbaiki berbeda-beda tiap tahunnya. Banyak sedikitnya jumlah RTHL yang diperbaiki menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Ada tiga sumber anggaran untuk memperbaiki RTHL. Yaitu, dari APBN, dana alokasi khusus (DAK), dan APBD Kota Blitar. "Tiap tahun selalu ada perbaikan rumah tak layak huni, tapi jumlahnya beda-beda, menyesuaikan anggaran yang ada," ujarnya.

Untuk 2019 ini, kata Erna, total ada 520 unit RTHL yang diperbaiki menggunakan tiga sumber anggaran. Rinciannya, dari APBN ada 300 unit rumah, dari DAK ada 178 unit rumah, dan dari APBD Kota Blitar ada 42 unit rumah.

Alokasi anggaran dari DAK untuk perbaikan 178 unit rumah sekitar Rp 3 miliar dan alokasi anggaran dari APBD Kota Blitar untuk perbaikan 42 unit rumah sekitar Rp 600 juta.

"Kalau dari APBN kami hanya penerima, anggarannya ada di pemerintah pusat. Sedangkan yang dari DAK dan APBD anggarannya di BPKAD, karena sifatnya bansos (bantuan sosial)," katanya.

Erna menjelaskan, dalam program itu, pemerintah memberikan dana bantuan sebesar Rp 17,5 juta untuk tiap warga yang memiliki rumah tak layak huni. Uang bantuan itu langsung ditransfer ke rekening penerima bantuan.

"Uang bantuan itu sebagai stimulan untuk membeli material. Untuk proses perbaikan rumahnya bisa dilakukan secara swadaya," katanya.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved