Breaking News:

Berita Madura

BREAKING NEWS - Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD Pamekasan

Disambut ratusan aparat kepolisian, para mahasiswa menggeruduk kantor DPRD Pamekasan sambil berosasi tolak kenaikan tarif BPJS Kesehatan

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Cak Sur
SURYA.co.id/Kuswanto Ferdian
Tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, ratusan mahasiswa menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Senin (25/11/2019). 

SURYA.co.id | PAMEKASAN - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, Madura, menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Senin (25/11/2019).

Para mahasiswa menggelar aksi untuk menyampaikan sikap penolakan terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ratusan mahasiswa itu terlebih dahulu berjalan dari Taman Monumen Arek Lancor sembari berorasi sebelum tiba di depan Kantor DPRD Pamekasan.

Saat mereka tiba di kantor DPRD Pamekasan, tepat di pintu gerbang ratusan aparat kepolisian dari Polres Pamekasan siap menyambut kedatangan para mahasiswa.

Bahkan, mobil Water Canon sudah terparkir di belakang barisan aparat kepolisian.

Orator Aksi, Uswatun Hasanah mengatakan kedatangan pihaknya ke Kantor DPRD Pamekasan ingin menyampaikan tuntutan jika HMI Cabang Pamekasan menolak kenaikan Iuran BPJS.

Selain itu pihaknya juga meminta agar pemerintah, khususnya DPRD, BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan dan Bupati Pamekasan membuat kesepakatan bersama untuk mendukung aksi mahasiswa dengan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ia menyebut BPJS Kesehatan tak membawa dampak signifikan bagi golongan bawah.

"Kami ke sini ingin meminta agar DPRD dan Bupati Pamekasan menjadi jembatan yang menyuarakan aspirasi kami kepada pemerintah pusat," teriaknya.

Tidak hanya itu, Uswatun Hasanah juga menegaskan, jika pemerintah tidak melihat dampak dari kenaikan iuran BPJS tersebut, di mana masyarakat di Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

"Tentu kebijakan ini akan berakibat langsung pada tidak terpenuhinya fasilitas kesehatan bagi yang tidak mampu membayar," keluhnya.

Kurang lebih selama satu jam para mahasiswa bergantian berorasi, hingga sejumlah orang perwakilan dari DPRD Pamekasan menemui massa peserta aksi.

Namun, mahasiswa menolak. Alasannya mereka meminta agar Ketua DPRD, bupati dan perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan dihadirkan secara bersamaan.

Sekadar diketahui, sebelumnya, pemerintah sudah meresmikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Perpres Nomor 75 Tahun 2019 pada akhir Oktober 2019.

Kenaikan sebesar 100 persen itu rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2020 dan membuat iuran Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, Kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved