Pemprov Jatim

Serahkan DIPA TA 2020 Khofifah Minta Dana Desa Tak hanya Sent tetapi harus Delivered

Gubernue Khofifah Indar Parawansa meneruskan pesan Presiden Joko Widodo untuk memastikan setiap program pemerintah tak hanya 'sent'.

Serahkan DIPA TA 2020 Khofifah Minta Dana Desa Tak hanya Sent tetapi harus Delivered
surabaya.tribunnews.com/fatimatuz zahro
Gubernur Jatim saat membuka Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam di Convex Grand City Surabaya, Jumat (22/11/2019). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meneruskan pesan Presiden Joko Widodo untuk memastikan setiap program pemerintah tak hanya 'sent'. Tapi juga ter 'delivered' pada masyarakat penerima program.

Pesan itu disampaikan Gubernur Jatim saat membuka Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2020 di Convex Grand City Surabaya, Jumat (22/11/2019).

"Kalau beliau Pak Presiden pesan, DIPA yang hari ini kita terima tidak boleh hanya terkirim tapi pastikan sampai ke penerima manfaat. Kalau bahasa androidny adalah nggak hanya sent tapi juga delivered. Termasuk dana desa. Tidak hanya cukup sent tapi harus delivered sampai ke penerima manfaat," tegas Khofifah.

Dalam rakor ini, dibedah lima program prioritas Presiden Jokowi yang ditekankan dalam lima tahun ke depan. Yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, penyederhanaan regulasi dan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Dari lima itu, Khofifah lalu membedah dua diantara lima program prioritas nasional pemerintah. Yaitu pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM.

"Pertama kaitan dengan upaya melanjutkan pembangunna infrastruktur. Dari anggaran PUPR, lebih dari 100 persen untuk infrastruktur. Kita ada PR, kita perlu membangun keberseiringingan program dalam elektrifikasi, kita sepakati provinsi targetnya di 2021 seluruh jatim berbasis sudah elektrisikasi berbasis rumah tangga. Sedangkan sekarang ada 253 ribu rumah tangga belum terlistriki," tandas Khofifah.

Tidak hanya itu ia juga meminta agar ada peningkatan SDM dengan peningkatan IPM Jawa Timur yang kini masih ringking 15 nasional. Yang untuk meningkatnya dibutuhkan perbaikan layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan.

Dikatakannya, penyerahan DIPA kepada bupati/walikota ini juga disertai transfer alokasi dana yang harus sampai ke desa, total DAK dan alokasi dana transfer daerah dan desa se Jatim jumlahnya mencapai Rp 79,31 triliun.

Penyerahan DIPA ini diberikan guna menjalankan program prioritas pembangunan nasional 2019-2024 untuk mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik mengapresiasi Jatim sebagai provinsi pertama yang menindaklanjuti kegiatan Rakornas Indonesia Maju. Artinya Jatim memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung Indonesia Maju.

"Pak Menteri menyampaikan pesan kepada seluruh pemangku kepentingan di Jatim untuk memperhatikan betul pesan Bapak Presiden tentang pentingnya komunikasi. Betapa pentingnya kita membangun kebersamaan," jelasnya.

Sementara itu, Kakanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Jatim Deddy Sopandi mengatakan, peran APBN mempunyai peran penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia tahun 2045. DIPA dan TKDD Provinsi Jatim mencapai Rp. 79,3 triliun.

"Provinsi Jawa Timur mempunyai urutan ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat hal tersebut dapat dilihat bahwa Jatim memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia," katanya.

Kegiatan rakor ini bertujuan untuk penyamaan persepsi dan menguatkan sinergi antar jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat provinsi hingga kecamatan, serta unsur lainnya terkait lima prioritas pembangunan

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved