Pilwali Surabaya 2020

NPHD Penyesuaian Pilwali Surabaya 2020 Resmi Ditandatangani, Ada Tambahan Rp 16,6 Miliar

NPHD Pilwali Surabaya 2020 hasil penyesuaian honor ad hoc telah resmi ditandatangani Pemkot dan KPU Surabaya

NPHD Penyesuaian Pilwali Surabaya 2020 Resmi Ditandatangani, Ada Tambahan Rp 16,6 Miliar
Pemkot Surabaya
Pemkot bersama KPU Surabaya seusai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilwali Surabaya 2020, Jumat (22/11/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilwali Surabaya 2020 hasil penyesuaian honor ad hoc telah resmi ditandatangani Pemkot dan KPU Surabaya, Jumat (22/11/2019). Dalam NPHD yang baru tersebut memuat kenaikan honor penyelenggara pilwali ad hoc sebesar Rp 16,6 miliar yang dianggarkan dalam APBD Surabaya 2020.

Plt Kepala Bakesbangpol Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan penambahan anggaran untuk penyelenggara pilwali ad hoc telah dilakukan bersama KPU Surabaya.

"Tadi sudah ditandatangani oleh Wali Kota bersama dengan Ketua KPU," kata Eddy.

Menurut Eddy, sebelum dilakukan penandatanganan NPHD yang baru tersebut, pihaknya telah berkonsultasi dengan Kemendagri.

"Akhirnya langkah yang kami ambil adalah pembuatan NPHD yang baru dan membatalkan NPHD yang lama," tambah Eddy.

Eddy mengungkapkan, dalam NPHD yang lama, anggaran Pilwali Surabaya 2020 berjumlah Rp. 84.637 miliar.

Setelah mendapat tambahan Rp 16,6 miliar itu, di NPHD yang baru anggaran Pilwali Surabaya 2020 berjumlah total sebesar Rp 101.244.409.000.

Sementara itu, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Surabaya, Nafilah Astri, menambahkan perubahan NPHD itu tidak akan mempengaruhi tahapan Pilwali Surabaya.

"Tahapan harus tetap berjalan," imbuh Astri.

Sekadar informasi, honor penyelenggara pilkada ad hoc sebelumnya tidak masuk dalam NPHD Pilwali Surabaya 2020 yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Ketua KPU Surabaya pada 7 Oktober 2019.

Pada NPHD itu, disebutkan bahwa tidak ada kenaikan honor ad hoc untuk Pilkada Serentak 2020, yakni honor petugas sama dengan pelaksanaan Pilkada Jatim 2018 serta Pemilu 2019, seperti halnya untuk honor PPK sebesar Rp1,85 juta.

Padahal sesuai Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-735/MK.02/2018 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad Hoc Pemilihan 2020, untuk honor PPK naik menjadi Rp 2,2 juta.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

Penulis: Yusron Naufal Putra
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved