Berita Surabaya

Khofifah Sebut Rata-Rata Perjalanan Dinas Kepala Daerah Jatim ke Luar Negeri Pakai APBD

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut rata-rata kepala daerah dan pejabat Jatim yang melakukan perjalanan dinas luar negeri menggunakan dana APBD

Khofifah Sebut Rata-Rata Perjalanan Dinas Kepala Daerah Jatim ke Luar Negeri Pakai APBD
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut rata-rata kepala daerah dan pejabat Jatim yang melakukan perjalanan dinas luar negeri menggunakan dana APBD. Hal itu diungkapkan Khofifah saat menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya klaim ke media massa terkait kepala daerah yang sering dinas luar negeri namun tak menggunakan APBD.

"Ada suratnya. Setiap surat ada penjelasannya. Kalau izin ke luar negeri biasanya detail, agendanya apa, biaya dari mana. Rata-rata pakai APBD. Suratnya ada dokumennya ada," kata Khofifah, Jumat (22/11/2019).

Khofifah menjelaskan setiap kepala daerah di Jawa Timur yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri maka harus mengajukan izin ke gubernur melalui surat resmi. Surat tersebut diteruskan ke Menteri Dalam Negeri.

Sejauh ini dikatakan Khofifah yang paling sering mengajukan izin ke luar negeri dari Pemkot Surabaya.

Menurut Khofifah perjalanan ke luar negeri tidak ada salahnya asalkan jelas agendanya, ada manfaatnya untuk masyarakat, ada transpransi, dan kejujuran publik khususnya dalam penggunaan APBD.

"Kalau regulasi belum ada batasan untuk kepala daerah maksimal dinas luar negeri berapa kali. Tapi kalau saya dulu (saat menjabat Menteri Sosial), Pak Jokowi memang menyatakan hal-hal tertentu kita diminta untuk stay di dalam negeri," papar Khofifah.

Saat ia menjabat sebagai Menteri Sosial, Khofifah mengaku sering mendapatkan undangan ke luar negeri.

Bahkan dalam undangan tersebut ada jaminan seluruh biaya ditanggung oleh pihak pengundang.

"Kebetulan saya belum pernah menggunakan itu. Bahkan, saat itu sempat ada seorang Emir mengundang beberapa menteri sosial dan menteri penerangan. Tapi karena ada bencana alam, Pak Jokowi meminta kami untuk tidak pergi," cerita Khofifah.

Selama tiga tahun menjabat sebagai Menteri Sosial, Khofifah menyebut hanya sekali dinas luar negeri dan dengan menggunakan APBN.

Menanggapi adanya klaim kepala daerah yang mengaku tak pernah menggunakan APBD untuk dinas ke luar negeri, Khofifah mengatakan bahwa surat yang masuk ke dirinya semua menyatakan bahwa izin perjalanan dinas yang diajukan menggunakan APBD.

"Ya nggak apa-apa (klaim). Tapi suratnya ada. Kalau memang dibiayai oleh pengundang, saya takut double budget karena ada suratnya (yang menyebutkan penggunaan APBD). Jadi kalau diundang kemudian ada biaya dari pengundang itu hal biasa. Tapi surat yang masuk rata-rata ya pakai APBD," tegas Khofifah.

Terkait perizinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang tengah mengajukan izin perjalanan dinas luar negeri ke Turki awal bulan Desember 2019 mendatang, dikatakan Khofifah bahwa dalam surat yang masuk ada pengajuan izin yang keterangannya ada penggunaan APBD.

"Jadi kalau betul dibiayai dari pengundang, lalu izin ada penggunaan APBD, berarti double budget. Atau kalau tidak begitu, surat yang masuk ke saya salah ketik. Karena ini kan surat akan sampai ke Kementerian Dalam Negeri, maka boleh dicek suratnya. Saya takut salah ketik. Tapi kalau tidak salah ketik, dibiayai APBD dan dari pengundang juga dapat maka double budget," tegasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved