Hukuman Kebiri Kimia Dianggap Penyiksaan, Komisioner Komnas HAM Minta MA Tidak Melakukan Eksekusi

Vonis kebiri kimia dikeluarkan oleh PN Surabaya dan PN Mojokerto tahun 2019 ini. Vonis tersebut dijatuhkan kepada dua orang pelaku kekerasan seksuaal

Hukuman Kebiri Kimia Dianggap Penyiksaan, Komisioner Komnas HAM Minta MA Tidak Melakukan Eksekusi
SURYA.co.id/Sri Wahyunik
Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam. 

SURYA.co.id | JEMBER - Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), M Choirul Anam berharap jaksa agung tidak menerima putusan vonis kebiri kimia dari dua Pengadilan Negeri di Jawa Timur.

Dia juga berharap Mahkamah Agung (MA) tidak melakukan eksekusi atas putusan majelis hakim dari dua PN tersebut.

Vonis kebiri kimia dikeluarkan oleh PN Surabaya dan PN Mojokerto di tahun 2019 ini. Vonis tersebut dijatuhkan kepada dua orang pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Anam menyampaikan pernyataan tersebut bukan tanpa sebab. Menurutnya, hukuman kebiri kimia termasuk dalam penghukuman penyiksaan.

"Dalam konteks hak asasi manusia itu dilarang. Penghukuman itu melanggar hak asasi manusia. Karena kebiri adalah penyiksaan yang bisa menyebabkan kerusakan fisik permanen. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan," tegas Anam di sela-sela kegiatan Festival HAM di Kabupaten Jember, Kamis (21/11/2019).

Karenanya Anam menyindir Provinsi Jawa Timur melakukan sesuatu yang luar biasa, karena majelis hakimnya mengeluarkan vonis kebiri kimia tersebut.

Ia juga menegaskan, dalam sejarah peradilan modern di Indonesia, tidak pernah ada vonis kebiri.

"Dalam sejarah peradilan modern di Indonesia, baru kali ini ada vonis kebiri. Dua-duanya di Jawa Timur pula. Pertama di Mojokerto, itu yang pertama kalinya. Kedua kalinya, beberapa hari lalu di Surabaya," imbuhnya.

Dalam reformasi hukum di Indonesia sudah berkomitmen menghindari hukuman fisik, Anam menambahkan, seharusnya jaksa tidak melakukan penuntutan hukuman kebiri, begitu juga dengan hakim untuk tidak mengeluarkan vonis tersebut.

Karenanya, lanjutnya, vonis tersebut melanggar hak asasi manusia.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved