Berita Pasuruan

Pilkades Serentak Kabupaten Pasuruan Jalan Terus meski Ada Interpelasi Dewan dan Gugatan Bacakades

Proses pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pasuruan jalan terus meski dewan telah mengajukan hak interpelasi.

Pilkades Serentak Kabupaten Pasuruan Jalan Terus meski Ada Interpelasi Dewan dan Gugatan Bacakades
surya/didik mashudi
Foto ilustrasi: Ratusan calon kades mengikuti apel Deklarasi Damai Pilkades Serentak. Pilkades serentak Kabupaten Pasuruan akan digelar pada Sabtu 23 November 2019. 

SURYA.co.id | PASURUAN - Proses pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pasuruan  jalan terus meski dewan telah mengajukan hak interpelasi.

Interpelasi dewan ini mempersoalkan cacat formil yuridis proses Pilkades di Kabupaten Pasuruan.

Panitia Pilkades serentak bersikukuh melanjutkan coblosan di 240 desa sesuai jadwal pada Sabtu, 23 November 2019.

Rekomendasi sidang paripurna DPRD yang meminta agar proses seleksi bacakades dikaji ulang juga tak digubrisnya.

“Pilkades serentak tetap berjalan sesuai jadwal,” kata panitia Pilkades Kabupaten Pasuruan, Tri Agus Budianto, Kamis (21/11/2019).

Seusai pembacaan pandangan dan rekomendasi Hak Interpelasi DPRD, Sekretaris Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji menyatakan akan menindaklanjutinya.

Rekomendasi ini akan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan apakah akan melakukan proses seleksi ulang atau tetap melanjutkan proses Pilkades.

Adanya gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak serta merta dapat menghentikan proses Pilkades yang sudah berjalan.

Meski demikian, lanjut Agus Sutiadji, Pemkab Pasuruan tetap akan menghormati upaya hukum yang diajukan bacakades gagal seleksi tersebut.

Saat ini, gugatan yang diajukan Ismail Makky, bacakades Arjosari Kecamatan Rejoso sedang dalam tahap pemeriksaan berkas di PTUN Surabaya.

Para pihak penggugat dan tergugat yakni Panitia Pilkades tingkat desa dan tingkat Kabupaten Pasuruan hadir dalam prapersidangan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, menegaskan pelaksanaan Pilkades serentak menjadi kewenangan Pemkab Pasuruan.

Bahwa pengajuan hak interpelasi atas dinamika proses Pilkades ini merupakan sikap dan pandangan politik dewan.

“Proses Pilkades serentak dilanjutkan atau tidak, menjadi kewenangan panitia Pilkades. Tetapi kami telah memberikan pandangan politik terkait proses pelaksanaan Pilkades yang dianggap tidak sesuai prosedur,” kata Andri Wahyudi.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved