Breaking News:

Proyek RS Krian, Tak Perlu Khawatir Terjerat Hukum untuk Setujui Skema KPBU

di lingkup DPRD Sidoarjo sendiri juga sejauh ini belum satu kata. Ada yang pro dengan KPBU, ada yang menolak.

surabaya.tribunnews.com/m taufik
M Usman, Ketua DPRD Sidoarjo menunjukkan surat pernyataan siap bertanggung jawab penuh jika terjadi implikasi hukum atas persetujuan DPRD Sidoarjo terhadap skema KPBU untuk RS Sidoarjo Barat di sela FGD di gedung dewan, Senin (17/11/2019) 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pro kontra penggunaan skema KPBU dalam pembangunan Rumah Sakit Sidoarjo barat terus berlanjut.

Tak hanya di eksternal dewan, di lingkup DPRD Sidoarjo sendiri juga sejauh ini belum satu kata. Ada yang pro dengan KPBU, ada yang menolak.

Riza Ali Faizin, anggota Pansus KPBU menyatakan jangan alergi dengan KPBU. Apalagi khawatir apabila menyetujui skema itu nantinya akan terjerat masalah hukum.

"Selama tidak terjadi tindakan melawan hukum misalnya ada prosedur hukum yang dilanggar, penyalahgunaan wewenang, serta tidak ada tindakan koruptif, tentu bakal aman-aman saja," kata Riza, Rabu (20/11/2019).

Apalagi, sudah ada garansi dari Ketua DPRD Sidoarjo yang siap pasang badan jika di kemudian hari terdapat masalah hukum.

"Gampangane cukup ketua saja yang diseret ke meja hijau bila ada masalah. Karena ketua yakin KPBU ini benar, kajian hukumnya benar, dasar serta landasannya juga jelas," urai Ketua Ansor Sidoarjo tersebut.

Menurut dia, malah yang lebih waswas misalnya memakai dana APBD tapi di dalamnya terjadi tindakan melawan hukum atau tindakan koruptif.

Tentang komentar dari Anggota Komisi III DPR RI Rahmat Muhajirin yang menganggap mekanisme KPBU ini melanggar aturan, Riza menyebut perlu preview kembali.

"Seingat saya ada beberapa point utama yang disampaikan, pertama masalah MoU pemkab sebelum disetujui DPRD, kedua DPRD sudah menganggarkan di APBD. Dan itu sudah dijawab pihak terkait," tandasnya.

Misalnya masalah MoU, perjanjian itu adalah perjanjian ketika SMI ditunjuk Kemenkeu mendampingi pemkab untuk menyiapkan segala kebutuhan persyaratan KPBU. Makanya namanya MoU pendampingan dan pelatihan bukan MoU kontrak kerja KPBU.

Halaman
12
Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved