Grahadi

Beranda Grahadi

Sekdaprov Heru Tjahjono Minta OPD Cermati dan Fahami Proses SPM dan SP2D Online

SPM dan SP2D online ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Jatim menjadi provinsi pertama kali yang menerapkan penggunaannya

Sekdaprov Heru Tjahjono Minta OPD Cermati dan Fahami Proses SPM dan SP2D Online
Humas Pemprov Jatim
Sekdaprov Jatim, Dr Heru Tjahjono dan Kepala BPKAD Prov Jatim, Dr Ir Jumadi saat Rapat Sosialisasi SPM dan SP2D Online di Ballroom Fairfield by Marriott, Jl Mayjen Sungkono Surabaya, Selasa (19/11/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Dr Heru Tjahjono meminta kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencermati dan memahami setiap proses maupun langkah pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilaksanakan secara online. 

Permintaan itu disampaikan Heru saat membuka Rapat Sosialisasi SPM dan SP2D Online pada SKPD Pemprov Jatim Tahun 2019 di Ballroom Fairfield by Marriott, Jl Mayjen Sungkono Surabaya, Selasa (19/11/2019). 

Menurut Heru, pelaksanaan pencairan SPM dan SP2D online akan dilaksanakan secara penuh pada Tahun 2020 mendatang.

Untuk itu, lanjutnya, ia berharap agar seluruh Kepala OPD, sekretaris dan staf di lingkungan Pemprov Jatim bisa mengikuti proses sosialisasi dengan baik serta fokus di setiap tahapannya. 

"SPM dan SP2D online ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Jatim menjadi provinsi pertama kali yang menerapkan penggunaan SPM dan SP2D secara online," ungkap Heru. 

Nantinya, lanjut Heru, tidak ada lagi OPD ataupun Kepala OPD yang tidak bisa teknologi. Karena, sistem ini akan memudahkan dalam hal pencairan anggaran.

Diibaratkan, Kepala OPD berada di tempat mana pun bisa melakukan tanda tangan secara online. Sehingga tidak membuat keterlambatan dalam pencairan anggaran. 

Jika pelaksanaan SPM dan SP2D telah dilaksanakan, maka akan diikuti oleh semua surat masuk dan keluar secara online juga. Sehingga, Ibu Gubernur maupun Bapak Wakil Gubernur bisa memantau setiap surat yang masuk.

Bahkan, jika Ibu Gubernur menghendaki rapat bisa dilakukan secara online lewat teleconfrence. 

Dalam laporannya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov Jatim, Dr Ir Jumadi mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kopsupgah-KPK) beberapa waktu lalu. Khususnya program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemprov Jatim. 

Pada sosialisasi tersebut, Jumadi menyebut bahwa berdasarkan Pergub Nomor : 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan dan Penerbitan Surat Pencairan Dana secara daring disebutkan bahwa penerbitan Surat Penyediaan Dana Elektronik (E-SPD), E- Pembebanan Rincian Penggunaan Dana  Elektronik, hingga Surat Elektronik (E-Surat) akan dilaksanakan Januari 2020 mendatang. 

Untuk itu, dirinya berharap kepada seluruh OPD bisa mengikuti seluruh proses agar pelaksanaanya bisa terealisasi pada tahun 2020 mendatang. (hms)

Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved