Berita Sidoarjo

Politisi Gerindra Minta Kejari Investigasi Rencana Skema KPBU Pembangunan RS Krian

menurut anggota Komisi III DPR RI tersebut, ada beberapa kejanggalan dan indikasi pelanggaran hukum dalam proses ini.

Politisi Gerindra Minta Kejari Investigasi Rencana Skema KPBU Pembangunan RS Krian
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Suasana FGD terkait rencana pembiayaan rumah sakit dengan KPBU di gedung DPRD Sidoarjo, Senin (18/11/2019) 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Politisi Partai Gerindra, Rahmat Muhajirin mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo agar melakukan investigasi langsung, dan melakukan kajian secara komperhensif terkait rencana penggunaan skema KPBU untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Sidoarjo Barat.

Sebab, menurut anggota Komisi III DPR RI tersebut, ada beberapa kejanggalan dan indikasi pelanggaran hukum dalam proses ini.

"Beberapa hal juga terungkap dalam FGD kemarin. Kajari hadir di sana, melihat dan mendengar langsung," kata Rahmat Muhajirin, Selasa (19/11/2019).

Kejanggalan itu, disebutnya antara lain sudah adanya perjanjian antara Pemkab Sidoarjo dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang penggunaan skema KPBU untuk RS Krian.

"Dewan katanya belum pernah menyetujui, tapi kok sudah ada perjanjian. Kemudian PT SMI juga disebut sudah ada draft kontraknya, kan harus diungkap semua itu," tandas Rahmat.

Fakta lain juga disebutnya terungkap dalam FGD itu. Seperti tentang pengadaan tanah, dan beberapa kejanggalan lain. Sehingga, pihaknya mendesak agar jaksa tidak sekedar mengeluarkan LO.

"Kejaksaan harus turun untuk investigasi dan melakukan kajian secara komperhensif, agar jangan ada polemik lagi di bidang hukum di kemudian hari," tukasnya.

Jika hanya kajian hukum, selama ini Pansus juga sudah melakukannya. Mereka sudah minta pendapat beberapa pakar hukum, bahkan juga sempat konsultasi langsung ke KPK.

Tak hanya itu, Rahmat Muhajirin juga mengkritisi sikap Ketua DPRD Sidoarjo yang menyatakan siap pasang badan untuk anggotanya jika ada implikasi hukum terkait persrtujuan KPBU.

"Buat surat pernyataan seperti itu untuk apa? Tugas, hak dan tanggung jawab dewan kan sudah jelas," tukasnya.

Pihaknya merasa janggal melihat sikap dewan Sidoarjo. Karena pembangunan RS Barat sudah dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 120 M dan sudah ada Perda-nya.

"Dewan itu fungsinya legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Nah, soal pembangunan rumah sakit kan sudah dianggarkan dalam APBD, kemudian sudah ada Perda-nya juga. Tinggal pengawasannya, kenapa kok diam saja ada APBD dan Perda yang tidak dijalankan," sebut dia.

"APBD tidak diserap dewan diam saja. Mana fungsi pengawasannya, kok malah pasang badan untuk persetujuan KPBU, ada apa ini?" pungkasnya.

Polemik KPBU untuk RSUD Krian Memanas, Ketua DPRD Sidoarjo Siap Dipenjara

 

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved