Berita Sidoarjo

DPRD Sidoarjo Minta Legal Opinion ke Kejaksaan Terkait Skema KPBU untuk RS Krian

"Terkait pertimbangan hukum itu, DPRD Sidoarjo juga sudah minta Legal Opinion (LO) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo," kata Usman

DPRD Sidoarjo Minta Legal Opinion ke Kejaksaan Terkait Skema KPBU untuk RS Krian
surabaya.tribunnews.com/m taufik
M Usman, Ketua DPRD Sidoarjo menunjukkan surat pernyataan siap bertanggung jawab penuh jika terjadi implikasi hukum atas persetujuan DPRD Sidoarjo terhadap skema KPBU untuk RS Sidoarjo Barat di sela FGD di gedung dewan, Senin (17/11/2019) 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Persoalan hukum juga menjadi pembahasan serius terkait tarik ulur persetujuan DPRD Sidoarjo terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Sidoarjo Barat di Krian Sidoarjo.

Sejumlah anggota dewan khawatir, skema KPBU akan berdampak hukum di kemudian hari.

"Terkait pertimbangan hukum itu, DPRD Sidoarjo juga sudah minta Legal Opinion (LO) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo," kata Usman, Ketua DPRD Sidoarjo.

Meski LO dari Kejari belum turun, Usman sudah pasang badan. Dirinya menyatakan siap bertanggungjawab jika di kemudian hari ada implikasi hukum.

"Jika nanti melalui Rapat Paripurna, DPRD Sidoarjo setuju terhadap pembangunan rumah sakit barat dengan skema KPBU, saya siap bertanggungjawab ketika ada implikasi hukum di kemudian hari," ujar politisi PKB tersebut.

Ungkapannya itu juga disertai dengan sebuah surat pernyataan bermeterai yang ditandatanganinya sendiri dan diumumkan di depan banyak kalangan saat dewan menggelar FGD, Senin (18/11/2019).

Polemik KPBU untuk RSUD Krian Memanas, Ketua DPRD Sidoarjo Siap Dipenjara

Di sisi lain Kepala Kejari Sidoarjo Setyawan Budi Cahyono mengaku siap mengeluarkan LO. Pihaknya bakal mengkaji berbagai hal terkait skema KPBU untuk pembangunan rumah sakit di Sidoarjo barat tersebut.

"Dewan sudah meminta LO ke kami. Dan kami akan segera mengeluarkan itu. Tentu harus melalui proses sebagaimana ketentuan yang ada terlebih dulu," ujar Kajari.

Ketika hadir di FGD, Kajari juga sempat menyampaikan beberapa hal. Tentang korupsi, disebutnya ada dua unsur utama. Yakni perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian negara.

Sebelumnya, beberapa anggota dewan menyampaikan kekhawatirannya tentang dampak hukum terkait persetujuan skema KPBU itu. Seperti diungkap Ali Sutjipto, anggota Pansus KPBU yang menyebut selisih anggarannya terlalu besar.

"Di daerah lain rumah sakit dengan tipe yang sama anggarannya di bawah Rp 100 miliar, tapi ini sampai Rp 300 miliar lebih," ungkap dia.

Kondisi itu menurut dia perlu pertimbangan lebih. Jangan sampai, sekarang menyetujui, di kemudian hari malah jadi urusan hukum.

Tak jauh beda yang disampaikan Bangun Winarso, juga anggota Pansus KPBU. Disebutnya KPBU memang sudah ada Kepres-nya tapi dia mengaku tidak menemukan bahwa pengelolaan SDM itu diatur dalam undang-undang.

Belum lagi tentang anggaran. Melalui KPBU setiap tahun harus bayar sekitar Rp 195 miliar selama 10 tahun. "Ini kan juga membebani APBD," tukasnya.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved