Berita Sidoarjo

Polemik KPBU untuk RSUD Krian Memanas, Ketua DPRD Sidoarjo Siap Dipenjara

"Kalau nanti dalam paripurna disetujui, jika ke depan ada implikasi hukum, saya siap bertanggung jawab. Saya yang dipenjara," kata Usman

Polemik KPBU untuk RSUD Krian Memanas, Ketua DPRD Sidoarjo Siap Dipenjara
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Suasana FGD terkait rencana pembiayaan rumah sakit dengan KPBU di gedung DPRD Sidoarjo, Senin (18/11/2019) 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Polemik rencana pembangunan rumah sakit di Krian Sidoarjo semakin memanas. Semua pihak sepakat rumah sakit harus segera dibangun, tapi mereka berbeda pendapat soal skema pendanaan.

Pemkab Sidoarjo ngotot membangun lewat skema KPBU atau kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi sebagian anggota DPRD Sidoarjo dan sejumlah kalangan menilai rumah sakit sebaiknya dibangun dengan APBD.

Dewan sudah membentuk Pansus (panitia khusus) untuk menentukan langkah, apakah setuju KPBU atau tidak. Nah, di sela pansus berjalan, dewan menggelar FGD (focus group discussion) dengan mengundang para pakar, Forkopimda, dan sejumlah pihak terkait.

"Sebelumnya, teman-teman juga sudah kunker ke beberapa daerah, berkonsultasi dengan lembaga dan institusi terkait, melakukan kajian, dan sekarang menggelar FGD. Ini dilakukan sebelum dewan menjawab surat bupati, apakah setuju atau tidak dengan skema KPBU," ujar M Usman, Ketua DPRD Sidoarjo di sela acara.

Pihaknya berharap, Pansus segera menyelesaikan tugasnya. Kemudian dewan menyampaikan jawaban, apakah setuju atau tidak dengan KPBU.

Yang mengagetkan, di acara itu Usman menunjukkan sebuah surat pernyataan bermaterai yang telah ditandatanganinya. Isinya, menyatakan siap bertanggung jawab penuh jika ada implikasi hukum.

"Kalau nanti dalam paripurna disetujui, jika ke depan ada implikasi hukum, saya siap bertanggung jawab. Saya yang dipenjara, jangan anggota dewan lainnya," kata Usman sambil menunjukkan surat pernyataannya.

Persoalan hukum memang menjadi salah satu pertimbangan sejumlah anggota dewan. Seperti diungkap Ali Sutjipto, anggota Pansus KPBU di sela acara tersebut.

"Selisih anggarannya terlalu besar. Di daerah lain rumah sakit dengan tipe yang sama anggarannya di bawah Rp 100 miliar, tapi ini sampai Rp 300 miliar lebih," ungkap dia.

Kondisi itu menurut dia perlu pertimbangan lebih. Jangan sampai, sekarang menyetujui, di kemudian hari malah jadi urusan hukum.

Tak jauh beda yang disampaikan Bangun Winarso, juga anggota Pansus KPBU. Disebutnya KPBU memang sudah ada Kepres-nya tapi dia mengaku tidak menemukan bahwa pengelolaan SDM itu diatur dalam undang-undang.

"Kami tidak alergi dengan KPBU. Tapi pengelolaan SDM bertentangan dengan undang-undang dan Perpres. Ini harus dipertimbangkan," tukasnya.

Belum lagi tentang anggaran. Melalui KPBU setiap tahun harus bayar Rp 195 M selama 10 tahun. "Ini kan juga membebani APBD," lanjut dia.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah yang juga hadir di forum tersebut menyampaikan bahwa KPBU untuk RS barat sudah mendapat dukungan dari Kemenkeu.

Diungkapkan dia, lahan di Krian sudah siap sekitar 5 hektar. "Rumah sakit sangat dibutuhkan, karena RSUD Sidoarjo sudah overload, setiap hari ada sekitar 2.000 pasien," ungkapnya.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved