Berita Gresik

Penyebab Perangkat Desa se-Kabupaten Gresik yang Ancam Kepung Gedung Dewan dan Kantor Bupati

Perangkat desa dan kepala desa (kades) se-Kabupaten Gresik mengancam beraksi besar-besaran dengan mengepung gedung DPRD Gresik dan kantor Bupati.

Penyebab Perangkat Desa se-Kabupaten Gresik yang Ancam Kepung Gedung Dewan dan Kantor Bupati
surya.co.id/willy abraham
Ketua DPRD Gresik  Fandi Akhmad Yani (tengah) didampingi ketua AKD Gresik Nurul Yatim (kanan) di depan gedung DPRD Gresik, Senin (18/11/2019). 

SURYA.co.id | GRESIK - Perangkat desa dan kepala desa (kades) se-Kabupaten Gresik mengancam beraksi besar-besaran dengan mengepung gedung DPRD Gresik dan kantor Bupati Gresik.

Mereka kecewa nominal alokasi dana desa (ADD) dalam rancangan APBD Gresik tahun 2020 yang turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2109, total ADD yang ditransfer ke desa  Rp 117 miliar. Tapi, pada R-APBD 2020 justru turun menjadi sebesar Rp 113 miliar.

"Sekarang turun Rp 4 miliar. Makanya, teman-teman perangkat desa dan kepala desa sudah merencanakan untuk melakukan aksi turun jalan secara besar-besaran,” ujar Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Nurul Yatim, Senin (18/11/2019).

Nurul Yatim tidak sendiri, dia didampingi Kades Gredek Kecamatan Duduksampeyan, M Bahrul Ghofar ketika menemui Ketua DPRD Gresik, H Fandi Akhmad Yani di ruang kerjanya.

Menurut pria yang menjabat Kades Baron, Kecamatan Dukun itu, ADD yang diterima desa dari Pemkab Gresik masih sangat kecil.

Bahkan, tak cukup untuk membayar penghasilan tetap (siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa. Apalagi untuk operasional pemerintahan desa.

“Teman-teman (kades dan perangkat desa) sudah mulai resah. Makanya, mereka minta segera turun untuk melakukan aksi," kata dia.

Pihaknya berkirim surat kepada DPRD Gresik untuk memperjuangkan kenaikan ADD dalam APBD 2020. Tapi, tak kunjung direspons.

Permasalahan siltap kades dan perangkat, sambung Nurul Yatim, diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 tahun 2014 tentang desa. Dan PP tersebut berlaku pada tahun 2020 nanti.

Halaman
123
Penulis: Willy Abraham
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved