Pemprov Jatim Mulai Kaji & Hitung Perampingan Pejabat Eselon Sesuai SE KemenPAN-RB

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mengkaji dan menghitung untuk melakukan identifikasi pemangkasan dan perampingan pejabat eselon III dan IV.

ist
Sekdaprov Jatim Dr. Heru Tjahjono saat membuka sosialisasi Inpres 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2018 - 2019 di Ruang Bhinaloka, Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110, Surabaya, Selasa (8/1/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mengkaji dan menghitung untuk melakukan identifikasi pemangkasan dan perampingan pejabat eselon III dan IV.

Hal itu dilakukan menyusul adanya Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

SE tersebut membahas sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi.

Langkah dimulai dengan mengidentifikasi eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan pemetaan jabatan pada unit kerja.

Kemudian dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjomo mengatakan, untuk perampingan eselon III dan IV dibutuhkan proses perhitungan yang detail.

Pasalnya Pemprov Jawa Timur memiliki ratusan eselon III dan IV dan menurut SE, dikatakan Heru, tidak harus semuanya dirampingkan.

"Nggak semua harus dirampingkan. Yang perlu saja dirampingkan. Dan kami masih memproses itu, masih dihitung. Bagaimanapun ini kan soal manusia," kata Heru saat ditemui di DPRD Provinsi Jatim, Senin (18/11/2019).

Analisa jabatan dilakukan khususnya untuk melihat kebutuhan dan efektivitas eselon III dan IV di lingkungan Pemprov. Sebab bagaimanapun ASN ini nantinya akan terdampak. Mulai dengan penghasilan, tunjangan, dan lain-lain. Terkait berapa jumlah yang akan terdampak perampingan menurut Heru masih dihitung.

"Saat ini yang sudah ada pejabat fungsional itu di Inspektorat. Ya kami analisa dulu, tidak ingin buru-buru. Kita upayakan bagaimana take home pay-nya bisa sama," tegasnya.

Ada beberapa analisa yang dilakukan. Menurut Heru bisa jadi setiap OPD maupun daerah tidak sama untuk yang dirampingkan. Sebab antar daerah dengan kementerian pun departemennya berbeda. Sehingga mana saja yang akan kena perampingan dan peralihan akan berbeda-beda.

"Kami dan kementerian juga beda kan departemennya. Jadi memungkinkan atau tidak di daerah ada eselon IV itu yang masih kami hitung dan kaji," pungkas Heru.

Hasil analisa, identifikasi dan pemetaan jabatan eselon di Jatim harus disampaikan kepada Menteri PAN-R paling lambat akhir Desember 2019. Proses transformasi jabatan struktural ke fungsional dilakukan berdasarkan hasil pemetaan, dan menurut SE Menteri PANRB ini, dilaksanakan paling lambat minggu keempat Juni 2020.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved