Berita Jember

Minta Kejelasan Soal Raperda Penyertaan Modal, Buruh PDP Kahyangan Jember Geruduk DPRD Jember

Dwi Agus Budiyanto mengatakan, kedatangan mereka dipicu informasi adanya satu fraksi di DPRD Jember yang tidak setuju dengan Raperda tersebut.

Minta Kejelasan Soal Raperda Penyertaan Modal, Buruh PDP Kahyangan Jember Geruduk DPRD Jember
surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
Perwakilan buruh PDP Khayangan saat bertemu Komisi C DPRD Jember 

SURYA.co.id | JEMBER - Puluhan orang perwakilan buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember mendatangi DPRD Jember, Senin (18/11/2019).

Mereka datang ke gedung dewan itu untuk bertanya kembali perihal Raperda Penyertaan Modal ke PDP Kahyangan.

Koordinator Buruh PDP, Dwi Agus Budiyanto mengatakan, kedatangan mereka dipicu informasi adanya satu fraksi di DPRD Jember yang tidak setuju dengan Raperda tersebut.

"Kami datang kesini, kembali menagih janji anggota dewan. Tahun lalu, anggota dewan berjanji akan membahas Raperda Penyertaan Modal untuk PDP Kahyangan, jika Pemkab sudah menyerahkannya ke DPRD Jember. Sekarang Raperda itu sudah masuk ke dewan. Namun kami mendengar ada salah satu fraksi yang tidak setuju dengan Raperda ini. Kami tidak ingin sikap satu fraksi ini mempengaruhi fraksi yang lain. Kami tetap menginginkan agar Raperda ini dibahas menjadi Perda," tegas Agus.

Menurutnya, nasib PDP Kahyangan kini, salah satunya tergantung dari suntikan modal dari Pemkab Jember. Suntikan modal itu baru bisa diterima oleh PDP Kahyangan jika ada Perda Penyertaan Modal. Tahun 2018 lalu, suntikan modal tidak bisa dilakukan karena Pemkab dan DPRD Jember belum membahas Perda tersebut.

Akhir tahun 2019 ini, Pemkab Jember memasukkan lima Raperda ke DPRD Jember untuk dibahas. Satu di antaranya adalah Raperda Penyertaan Modal untuk PDP Kahyangan. Suntikan modal yang bakal diberikan sebesar Rp 5,8 miliar. Dana itu bakal dipakai untuk tambahan biaya operasional PDP Kahyangan. Sebab biaya operasional PDP Kahyangan ada yang disedot untuk perpanjangan HGU kebun.

"Jadi suntikan modal itu sangat diperlukan, karena terkait hajat hidup orang banyak. Nasib ribuan buruh PDP tergantung dari sini," tegas Agus.

Karenanya, setelah mendengar informasi itu, perwakilan buruh memilih mendatangi gedung dewan. Mereka menagih janji anggota dewan agar tetap membahas Raperda itu menjadi Perda.

"Kami akan mengawal terus sampai Raperda ini disahkan menjadi Perda," pungkas Agus.

Mereka ditemui di Komisi C DPRD Jember. Ketua Komisi C, David Handoko Seto diminta oleh pimpinan DPRD Jember menemui perwakilan buruh PDP.

David mengatakan, setiap fraksi memiliki pendapat masing-masing. Namun dia menegaskan, Raperda Penyertaan Modal untuk PDP Kahyangan itu akan dibahas.

"Kami juga sudah melihat kondisi PDP Kahyangan secara langsung. Ke depan, semoga tidak ada penolakan dari fraksi manapun. Karena memang penyertaan modal ini perlu dan penting bagi PDP kahyangan. Suntikan dana Rp 5,8 miliar itu sangat urgen bagi PDP," tegas David.

Pekan lalu, Pemkab Jember menyerahkan lima Raperda ke DPRD Jember untuk dibahas. Satu dari lima Raperda itu adalah Raperda Penyertaan Modal pada PDP Kahyangan Jember. Pembahasan Raperda itu dimulai dari penyampaian nota pengantar, pandangan umum fraksi, jawaban bupati atas pandangan umum fraksi, serta pembahasan di tingkat Pansus.

Saat pandangan umum fraksi, satu fraksi di DPRD Jember yakni fraksi PKB menyatakan tidak setuju dengan Raperda Penyertaan Modal untuk PDP Kahyangan ini.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) di antaranya menyebutkan, menyatakan tidak setuju jika Raperda Penyertaan Modal untuk PDP Kahyangan dibahas dan disahkan. FKB menyayangkan adanya Raperda itu untuk menjadi dasar hukum penyertaan modal sebesar Rp 5,8 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. FKB memandang penyertaan modal bukanlah solusi untuk membenahi PDP Kahyangan.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved