CLC Singapore Ke Trenggalek untuk Lihat Program Penanganan Kawasan Kumuh

SURYA.co.id | TRENGGALEK  - Centre of Liveable Cities (CLC) Singapore akan datang ke Kabupaten Trenggalek selama tiga hari, 18-20 November 2019.

Tim dari CLC Singapore akan melihat hasil dari program penanganan kawasan kumuh yang dijalankan pemkab.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan, kedatangan tim CLC Singapore itu untuk mengecekrencana aksi dari program yang diikuti di Singapura beberapa waktu lalu.

"Di sini tim akan berdiskusi dan membantu pemkab untuk menata kota yang lebih sustainable," kata pria yang akrab disapa Mas Ipin itu, Minggu (17/11/2019).

Dalam jadwal kegiatan, tim dari CLC Singapore akan berkunjung ke beberapa tempat di Trenggalek.

Yakni Hutan Kota (Huko) yang berada di Kecamatan Trenggalek dan area Prigi Kecamatan Watulimo.

Selain itu, mereka juga diagendakan datang ke lokasi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kelutan, Tamanan, dan Desa Ngares. Semuanya berada di Kecamatan Trenggalek.

"Harapannya, kedatangan tim tersebut di Trenggalek akan membantu pengentasan masalah kumuh sehingga tidak ada lagi kawasan kumuh di Trenggalek," ungkap Mas Ipin.

Sebelum kedatangan tim, pemkab sudah menyiapkan berbagai hal. Rapat-rapat bersama berbagai pihak yang berkaitan telah digelar beberapa kali.

Mas Ipin berharap, pengentasan kawasan kumuh di Trenggalek akan meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar warganya.

Sehingga selain layak huni, warga juga mendapat tempat bermukim yang produktif dan berkelanjutan.

"Selain peran pemerintah, kesadaran dan komitmen masyarakat untuk menjaga lingkungan juga sangat penting. Makanya, di berbagai kesempatan, saya berkali-kali sampaikan perlunya menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal," pungkasnya.

Sebelumnya, pemkab mendapat kucuran dana dalam tiga tahun terakhir untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Pada 2017, Desa Ngares mendapat kucuran Rp 350 juta dari APBN dan tambahan Rp 100 juta dari APBD untuk mengatasi masalah kumuh.

Pada 2018, ketiga daerah itu mendapat total bantuan APBN senilai Rp 1,6 miliar dan APBD Rp 1,5 miliar untuk penananganan persoalan yang sama.

"Tahun ini, ada bantuan Rp 1,5 miliar untuk penuntasan," kata Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Pumahanan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Subyantoro Retno Pamuji.