Berita Surabaya

Kompak, Kejaksaan Sebut Belum Terima Putusan Banding Ahmad Dhani dari Pengadilan Tinggi

Sebelumnya diberitakan, putusan banding Ahmad Dhani tersebut dimuat dalam SIPP Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu (6/11/2019) silam.

Kompak, Kejaksaan Sebut Belum Terima Putusan Banding Ahmad Dhani dari Pengadilan Tinggi
SURYA.co.id/Ahmad Zaimul Haq
Ahmad Dhani Prasetyo usai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Kota Surabaya, beberapa waktu lalu 

SURYA.co.id | SURABAYA - Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Aspidum Kejati Jatim),  Herry Pribadi mengaku sampai sekarang belum menerima putusan banding dari Pengadilan Tinggi (PT) atas kasus "vlog idiot" Ahmad Dhani Prasetyo. 

Herry pun belum bisa memastikan apakah putusan banding dari perkara dengan Locus Delicti di Jakarta, atau kasus ujaran kebencian di Surabaya.

“Jadi kami masih belum bisa pastikan soal banding tersebut. Apakah kasus yang Jakarta atau Surabaya,” pungkasnya. 

Hal senada juga dikatakan Kasi Pidum Kejari Surabaya, Farriman Isnandi. Ia menanggapi adanya putusan Pengadilan Tinggi (PT) atas banding kasus Ahmad Dhani Prasetyo dalam kasus vlog ujaran kebencian.

Pihaknya mengaku belum menerima putusan banding tersebut.

Selain itu Farriman menjelaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima pemberitahuan, putusan dari PT melalui panitera Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. 

“Belum kami terima putusannya. Karena itu (JPU, red) terima salinannya melalui PN,” kata Farriman. 

Sebelumnya diberitakan, putusan banding Ahmad Dhani tersebut dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu (6/11/2019) silam.  

Perkara dengan nomor 1272/PID.SUS/2019/PT SBY ini, diputuskan oleh tiga majelis hakim yang diketuai oleh PH Hutabarat dan dua hakim anggota, Agus Jumardo dan RR Suryowati. 

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan menerima permintaan banding dari Dhani Ahmad Prasetyo dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut. Serta, mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juni 2019 Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Sby.

"Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik". Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir," demikian bunyi yang tertulis dalam SIPP PN Surabaya.

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved