Berita Blitar

Sejumlah Proyek di Dinas PUPR Kota Blitar untuk 2020 akan Ditunda, Ini Sebabnya

Alokasi anggaran untuk Dinas PUPR Kota Blitar di APBD 2020 turun Rp 18 miliar, sejumlah proyek akan ditunda

Sejumlah Proyek di Dinas PUPR Kota Blitar untuk 2020 akan Ditunda, Ini Sebabnya
surya/samsul hadi
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto. 

SURYA.co.id | BLITAR - Alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Blitar di APBD 2020 turun Rp 18 miliar dibandingkan tahun ini. Akibatnya, sejumlah program pembangunan di Kota Blitar yang harusnya dikerjakan pada 2020 harus ditunda dulu.

Sejumlah program pembangunan yang harus ditunda, yaitu pembangunan saluran air, jembatan, dan penyediaan air bersih. Sejumlah program pembangunan itu seharusnya dikerjakan pada 2020.

"Anggaran untuk DPUPR turun karena usulan DAK fisik dari pemerintah pusat tidak cair. Itu kebijakan dari pemerintah pusat," kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, Kamis (14/11/2019).

Totok mengatakan alokasi anggaran untuk DPUPR di APBD 2020 sebesar Rp 60 miliar.

Sedangkan, di APBD 2019, DPUPR mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 78 miliar.

Jika dibandingkan tahun ini, ada penurunan alokasi anggaran untuk DPUPR Rp 18 miliar di APBD 2020.

"Kami minta DPUPR melakukan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran yang ada untuk kegiatan skala prioritas di Kota Blitar," ujarnya.

Sebaliknya, anggaran untuk Dinas Pendidikan Kota Blitar di APBD 2020 justru naik sekitar Rp 2,5 miliar.

Tahun ini, Dinas Pendidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 66 miliar, sedangkan di APBD 2020 mendapat jatah Rp 68,5 miliar.

"Anggaran untuk Dinas Pendidikan naik sekitar Rp 2,5 miliar," katanya.

Tak hanya itu, kata Totok, anggaran belanja daerah juga turun sekitar Rp 80 miliar di APBD 2020.

Anggaran belanja daerah yang semula Rp 1,105 triliun turun menjadi Rp 1,025 triliun.

Sedangkan, anggaran belanja modal turun Rp 60 miliar, yang semula Rp 210 miliar menjadi Rp 150 miliar.

Karena anggaran belanja modal turun, Pemkot Blitar tidak boleh melakukan pengadaan tanah pada 2020.

"Pendapatan daerahnya juga turun sekitar Rp 126 miliar. Dari sebelumnya Rp 1,046 triliun menjadi Rp 920 miliar. APBD 2020 sudah disahkan, sekarang masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur," kata Totok.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved