CPNS Jatim 2019

Modus Calo CPNS di Kediri dan Tulungagung Terungkap, BKD Siap Pecat PNS yang Bermain

"Modusnya baru, jadi dibantu didampingi daftar, bayarnya nanti kalau sudah diterima. Ini kan jelas bohong," jelas Kepala BKD Jatim Anom Surahno.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Parmin
surya/fatimatuz zahro
Kepala BKD Jatim Anom Surahno yang akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada PNS terlibat percaloan CPNS 2019. 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Anom Surahno, mengatakan, hingga saat ini masih ditemukan laporan temuan calo-calo yang memberikan iming-iming jaminan bisa lolos CPNS 2019.

Sebagaimana dikatakan Anom, Kamis (14/11/2019), laporan adanya calo diterima BKD Jatim terjadi di Kabupaten dan Kota Kediri serta di Kabupaten Tulungagung.

"Modusnya baru, jadi dibantu didampingi daftar, bayarnya nanti kalau sudah diterima. Ini kan jelas bohong. Karena kita jelas pakai sistem yang serta digital. Jadi kalau peserta diterima ya hasil dari kerja keras sendiri, bukan dari calo itu," tegas Anom.

Anom meminta agar seluruh pihak khususnya masyarakat yang berminat untuk mengikuti seleksi CPNS untuk tidak mudah tertipu dab tergiur dengan iming-iming lolos CPNS dengan jalur pintas. Sebab sudah dipastikan iming-iming seperti itu adalah modus penipuan.

"Kalau daftar itu ada swa fotonya. Jadi tidak butuh calo, dan tidak bisa lagi ada joki," tegas Anom.

Berdasarkan CPNS tahun lalu, ada saja yang masih tertipu. Contohnya tahun lalu di Jawa Timur ada 12 orang tertipu dengan modus kenal dengan pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Mereka para calo bahkan menggunakan kop surat yang dipalsukan. Mereka bahkan sudah dapat seragam padahal belum latsar CPNS.

"Laporan seperti itu tahun lalu terjadi. Maka kita imbau masyarakat untuk tidak percaya dengan modus seperti itu," tegasnya.

Begitu juga saat ini jika ada iming-iming dengan membawa nama relawan kepala daerah yang sedang menjabat, dan bisa mengupayakan bisa diterim CPNS, ditegaskan Anom, siapapun tidak akan yang bisa melakukan interferensi pada seleksi CPNS. Semua sudah berdasarkan sistem online dan digital.

"Tidak ada yang bisa. Yang mengatasnamakan relawan gubernur, relawan bupati, relawan wali kota, itu hanya modus. Percaya dengan diri sendiri dan kami memastikan tidak ada celah untuk curang," tandas Anom.

Anom bahkan secara tegas menyampaikan bahwa jika ada pegawai BKD ataupun di lingkungan pemerintahan Pemprov Jatim yang mencoba melakukan kecurangan dalam seleksi CPNS 2019, maka BKD akan tegas memberikan sanksi. Salah satu yang terberat adalah memberikan sanksi pemecatan.

"Saya siap memecat pegawai BKD yang melakukan kecurangan dalam CPNS 2019. Kita tidak ingin mendapatkan input tenaga ASN yang tidak memenuhi kualifikasi dan memanfaatkan cara-cara yang melanggar aturan," pungkas Anom.

Pemprov Jatim mendapat alokasi dari Kemenpan sebanyak 1.817 formasi jabatan yang bisa dilamar oleh masyarakat.

Dengan rincian tenaga pendidik sebanyak 1.133, tenaga kesehatan 322, dan tenaga teknis sebanyak 362.

Dari total kebutuhan formasi tersebut terdapat formasi khusus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sebanyak 36 dan cumlaude sebanyak 36.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved