Seusai Praperadilan Ditolak, Sekda Gresik Nonaktif Andhy Hendro Wijaya Mengaku Siap Diperiksa Jaksa

SURYA.co.id | GRESIK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik nonaktif Andhy Hendro Wijaya mengaku siap diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Gresik pasca gugatan praperadilannya ditolak.

Kesiapan itu disampaikan penasehat hukum tersangka Andhy yaitu Hariyadi. Bahwa kliennya siap diperiksa penyidik Kejari Gresik.

Kesiapan pemeriksaan itu disampaikan Hariyadi saat mengantarkan surat kuasa hukum ke Kejaksaan Negeri Gresik.

"Tadi sudah saya sampaikan ke penyidik, bahwa kami siap diperiksa oleh penyidik Kejari Gresik. Kami minta kalau bisa pekan depan yaitu Senin atau Selasa," kata Hariyadi.

Lebih lanjut, Hariyadi mengatakan bahwa tersangka Andhy sudah masuk Kantor Sekda Kabupaten Gresik.

Sebab, tanda tangan kuasa berada di Kantor Sekda Kabupaten Gresik.

"Tadi kita ketemu di Kantor Pemkab Gresik," imbuhnya.

Kunjungan penasehat hukum ke Kantor Kejari Gresik dibenarkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Gresik Dymas Adji Wibowo.

Kunjungan tersebut hanya untuk memberitahu bahwa tersangka Andhy telah menunjuk penasehat hukum.

"Tadi siang beliaunya datang ke kantor untuk menyampikan Pak Hariyadi ditunjuk kuasa atas tersangka Sekda Gresik," kata Dymas.

Sementara untuk pemeriksaan, Kasi Pidsus Kejari Gresik masih menunggu petunjuk pimpinan.

"Jadwal pemeriksaan masih menunggu petunjuk pimpinan, karena saat ini Pak Kajari tidak berada di kantor," imbuhnya.

Andhy beberapa kali mantgkir panggilan penyidik Kejari Gresik, bahkan telah dicari beberapa kali di Kantor Pemkab Gresik dan di rumahnya Green Garden Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo,  Gresik namun tidak ketemu.

Sekda Gresik nonaktif Andhy Hendro Wijaya terjerat kasus dugaan korupsi saat dirinya sekalu Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik 2018.

Dia  ditetapkan tersangka Kejari Gresik, Senin (21/10/2019).

Andhy diduga mengetahui kasus dugaan pemotongan dana insentif pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik selama 2018.

Dalam kasus tersebut, M Mukhtar mantan Plt Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik 2019 telah divonis  4 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsidaur 2 bulan kurungan.

Dari putusan tersebut, terdakwa melakukan banding.