Berita Blitar

KRPK Soroti Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkot Blitar, Diduga Rugikan Negara Sejak 2015

Dalam aksi aksi damai di depan gedung DPRD Kota Blitar, KRPK menyampaikan rapor merah soal pengadaan barang dan jasa di Kota Blitar.

KRPK Soroti Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkot Blitar, Diduga Rugikan Negara Sejak 2015
SURYA.co.id/Samsul Hadi
Massa KRPK sedang menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Blitar, Selasa (12/11/2019). 

SURYA.co.id | BLITAR - Sejumlah orang yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Blitar, Selasa (12/11/2019).

Dalam aksi tersebut, KRPK menyampaikan rapor merah soal pengadaan barang dan jasa di Kota Blitar.

KRPK menduga ada konspirasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kota Blitar.

Hasil penelitian yang dilakukan KRPK dengan ICW dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), ditemukan dugaan proses pengadaan barang yang tidak sesuai.

"Kami menemukan adanya potensi kerugian negara dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kota Blitar," kata Koordinator KRPK, Rudi Handoko.

Rudi mencontohkan soal pengadaan beras miskin (raskin) oleh Dinas Sosial Kota Blitar. Raskin itu dibagikan ke sejumlah warga kurang mampu di 21 kelurahan di Kota Blitar.

Menurutnya, berdasarkan temuan audit BPK pada 2017, menyebutkan penganggaran belanja untuk pengadaan raskin tidak sesuai peruntukannya.

Pengadaan barang yang diserahkan ke pihak ketiga seharusnya dianggarkan di dana hibah. Tetapi, Dinas Sosial menganggarkan belanja pengadaan beras keluarga miskin di APBD sebesar Rp 14,6 miliar.

"Sesuai audit BPK seharusnya penganggaran pengadaan beras miskin itu masuk dana hibah," ujarnya.

Selain itu, KRPK juga menemukan sejumlah pengadaan barang dan jasa yang diduga menimbulkan kerugian negara sejak 2015-2018.

Halaman
12
Penulis: Samsul Hadi
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved