Berita Nganjuk

Persiapan Pilkades Serentak di Nganjuk Terus Dimatangkan Antisipasi Terjadinya Sengketa

Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi menegaskan, Pemkab Nganjuk telah mempersiapkan pilkades serentak pada 26 November 2019 secara matang.

surya.co.id/ahmad amru muiz
Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi. 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di 19 Desa masuk dalam wilayah 12 Kecamatan.

Hal itu dilakukan untuk antisipasi terjadinya konflik dan sengketa pasca pelaksanaan Pilkades serentak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Pemkab Nganjuk, Haris Jatmiko mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan diklat khusus hingga tingkat panitia pilkades.

Pilkades sendiri, menurut Haris Jatmiko, pada dasarnya dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Pemkab Nganjuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah.

"Jadi, selain diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara pemilihan kepala desa diatur lagi lebih khusus dalam peraturan daerah," kata Jatmiko, Senin (11/11/2019).

Berdasarkan UU Desa, ungkap Jatmiko,  poin penting dari proses yang terkait pemilihan kepala desa diantaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Kemudian panitia pilkades dibentuk oleh BPD. Panitia pilkades terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.

Syarat-syarat calon kepala desa secara rinci diatur dalam Pasal 33 UU Desa.

“Untuk biaya pilkades dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga tidak ada pungutan apapun terhadap calon peserta pilkades,” tandas Haris Jatmiko.

Sementara Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi menegaskan, Pemkab Nganjuk telah mempersiapkan pilkades serentak pada 26 November 2019 secara matang,

Hal itu dilakukan sebagai upaya agar tidak menimbulkan konflik horisontal di kalangan masysarakat serta mengeliminir permasalahan hukum pasca pilkades.

Bahkan dampak dari pilkades yang dilaksanakan pada Februari 2019 lalu hingga saat ini masih menyisakan permasalahan.

“Dampak dari pilkades sebelumnya masih meninggalkan permasalahan, seperti yang terjadi di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo. Untuk itu pilkades serentak 26 November nanti harus disiapkan secara matang. Biar tidak seperti kemarin yang masih meninggalkan permasalaahan,” kata Marhaen Djumadi.

Oleh karena itu, tambah Kang Marhaen panggilan Wabup Nganjuk Marhaen Djumadi, pembinaan dan pelatihan terhadap panitia Pilkades terus dilakukan hingga menjelang pelaksanaan Pilkades.

"Tentu kami selalu bersdoa dan berharap Pilkades serentak bisa sukses tanpa ada peraoalan dikemudian hari," tutur Kang Marhaen.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved