Berita Malang Raya

Pemkot Malang Ingin Sunset Policy Diterapkan untuk Jenis Pajak Lain

Pemkot Malang berencana mengembangkan program Sunset Policy. Selama ini, Sunset Policy hahya berlaku untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pemkot Malang Ingin Sunset Policy Diterapkan untuk Jenis Pajak Lain
Dispenda Kota Malang
Para Wajib Pajak PBB Perkotaan antusias memanfaatkan program Sunset Policy dengan membayar langsung di loket PBB Dispenda Kota Malang, Senin (31/10/2016). 

SURYA.co.id | MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana mengembangkan program Sunset Policy. Selama ini, Sunset Policy hahya berlaku untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Jadi tidak hanya untuk PBB aja. Tapi kali ini coba dikembangkan,” tutur Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto, Minggu (10/11/2019).

Ia menambahkan program Sunset Policy mendapat sambungan hangat dari para wajib pajak (WP). Program itu dinilai efektif membantu mendongkrak penerimaan dan memperkuat basis data objek.

“Sambutan para WP pajak sangat baik. Sejak program itu diterapkan juga penerimaan pajak kami meningkat,” ucapnya.

Ade mengaku sedang mematangkan kajian agar pajak lain bisa masuk ke dalam program Sunset Policy. Di samping itu, koodinasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur juga terus dijalin.

“Sedang kami kaji supaya matang dan bisa di-Perda-kan. Komunikasi dengan ibu Gubernur juga terus kami jalin,” papar Ade.

Sebagai informasi, Sunset Policy Jilid IV Pemkot Malang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 dan akan berakhir 17 November 2019. Dari program itu, Pemkot Malang dapat merealisasikan pajak sebesar Rp 2.415.161.389 yang diperoleh dari 3.832 WP.

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved