Berita Banyuwangi

Kehawatiran Banjir Kapal Bekas Akibat Permendag 76/2019 Dinilai Berlebihan, Regulasi Sangat Ketat

menurut anggota Komisi V dan VI DPR periode 2014-2019 tersebut, kapal bekas tersebut akan diperiksa secara ketat oleh Kemenhub sebelum disetujui

Kehawatiran Banjir Kapal Bekas Akibat Permendag 76/2019 Dinilai Berlebihan, Regulasi Sangat Ketat
SURYA/Haorahman
Lintasan penyeberangan komersial Ketapang-Gilimanuk dan Padangbai-Lembar 

SURYA.co.id | Banyuwangi - Kekhawatiran pelaku usaha pelayaran nasional bahwa Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2019, akan menyebabkan perairan Indonesia dibanjiri kapal bekas impor dinilai berlebihan.

Ini karena import dan operasionalisasi kapal di Indonesia tidak mudah dan diproteksi secara ketat oleh regulasi, sesuai dengan standar dan aturan internasional dari klasifikasi Indonesia ataupun asing asal kapal.

"Beli kapal tidak seperti produk lain yang regulasinya longgar. Impornya diawasi ketat oleh pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan.

Instansi lain ikut terlibat mengawasi, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dan Bea Cukai," kata Dewan Penasihat Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Bambang Haryo Soekartono, Minggu (10/11).

Jauh hari sebelum diim por, menurut anggota Komisi V dan VI DPR periode 2014-2019 tersebut, kapal bekas tersebut akan diperiksa secara ketat oleh Kemenhub sebelum disetujui.

"Butuh waktu cukup panjang karena perlu pengecekan langsung dari kementerian terkait ke tempat asal kapal. Semua kapal yang diimpor tidak boleh dalam keadaan lay-up atau nganggur," ujarnya.

Klasifikasi kapal bekas tersebut rata-rata diakui oleh International Association of Classification Societie’s (IACS) serta disesuaikan dengan standarisasi dan aturan Safety of Life at Sea (SOLAS) yang terdaftar di International Maritime Organization (IMO).

Oleh sebab itu, menurut Bambang, kekhawatiran akan membanjirnya kapal bekas impor gara-gara penerbitan Permendag 76/2019 tidak beralasan.

Permendag 76/2019 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru membuka keran impor untuk kapal berusia sampai dengan 30 tahun dari sebelumnya 15-20 tahun dalam Permendag 118/2018.

Selain regulasi impor yang ketat, pemerintah melalui Kemenhub juga bisa mengatur jumlah kapal yang beroperasi dari sisi supply dan demand, seperti yang sudah dilakukan pada lintasan penyeberangan komersial Ketapang-Gilimanuk dan Padangbai-Lembar.

Halaman
12
Editor: Adrianus Adhi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved