Berita Tulungagung

Perda Perlindungan Pasar Tradisional Mentah, Kalah Dengan PP 24/2018

Perda Nomor 1 Tahun 2018, tentang Penataan, Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dianggap bertentangan dengan peraturan lain.

Perda Perlindungan Pasar Tradisional Mentah, Kalah Dengan PP 24/2018
surabaya.tribunnews.com/david yohanes
Salah satu toko modern berjejaring di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu dalam radius kurang dari 600 meter dari Pasar Tamanan. 

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung telah memiliki peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018, tentang Penataan, Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Perda ini membatasi jumlah toko modern berjejaring dan radius minimal 1 kilometer dari pasar tradisional.

Pemkab bahkan ancang-ancang menutup sejumlah toko modern, dengan tujuan melindungi toko-toko milik warga.

Namun Perda ini mentah, setelah terbit peraturan pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, Santoso menerangkan, dalam PP itu mengatur adanya kebebasan berusaha.

Karena itu tidak boleh ada lagi pembatasan toko modern yang dibuka oleh investor.

“Kecuali radius satu kilometer dari pasar rakyat, itu tetap berlaku,” ujar Santoso, Kamis (7/11/2019).

Dengan PP ini, toko modern berjejaring bebas berusaha di mana saja, asal tidak dekat pasar tradisional.

Masih menurut Santoso, dengan terbitnya PP ini maka Perda 1 tahun 2018 sudah tidak berlaku.

Sebab Perda ini bertentangan dengan ini PP tersebut.

Halaman
123
Penulis: David Yohanes
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved