Grahadi

Beranda Grahadi

Khofifah Launching Aplikasi SP2D Online, Paperless, Digital Signing dan E-Evaluasi APBD

Jatim Jadi Pioneer Pelaksana SIPD Terintegrasi. Pemprov Jatim selangkah lebih cepat dari pemerintah pusat.

Khofifah Launching Aplikasi SP2D Online, Paperless, Digital Signing dan E-Evaluasi APBD
Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan pada acara Launching SP2D Online BPKAD Prov Jatim dan E-Evaluasi di gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (6/11/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melaunching aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperles, Digital Signing dan E-Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (6/11/2019).

Peluncuran aplikasi ini merupakan bentuk inovasi Pemprov Jatim dalam hal pengelolaan keuangan daerah, guna menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 dengan menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber.

Dengan peluncuran sistem online ini, bahkan Pemprov Jatim menjadi provinsi pertama yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi.

Integrasi ini mencakup mulai perencanaan, penganggaran hingga evaluasinya. 

“Pemanfaatan teknologi informasi ingin kami integrasikan di segala lini, termasuk salah satunya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini harus kita lakukan sebagai bentuk fastabiqul khairat untuk menjaga clean government dan sound governance,” urai Khofifah.

Dengan menggunakan sistem SP2D online, paperless dan digital signing, maka akan banyak keunggulan yang didapatkan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Yaitu lebih cepat, lebih transparan dan lebih efektif.

SP2D online juga menjadi sarana memonitor performansi atau realisasi dari kegiatan di setiap level. 

"Ini ikhtiar kita, goal kita sebenarnya ingin menjadikan Jatim Connect. Tapi kan tidak bisa langsung terwujud. Jadi harus disisir satu per satu yang mana dulu kita bisa bangun transparansi dan bisa mengakses secara realtime," kata Khofifah.

Transformasi keuangan daerah yang dikembangkan ini adalah sistem informasi yang seluruhnya berbasis web serta dapat diakses melalui smartphone. Yang mana, aplikasi tersebut juga terintegrasi mulai dari proses perencanaan (e-planning) dan penganggaran (e-budgetting). Beberapa aplikasi yang terintegrasikan diantaranya yaitu Sistem Informasi Prioritas Plafond Anggaran Sementara (SIPINNTAR) dan Aplikasi-e-Budgeting.

Selain aplikasi tersebut, lanjut Khofifah, untuk evaluasi APBD Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi E-Evaluasi.

Halaman
123
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved