Berita Situbondo

Dewan Tuding Ada Pemborosan Anggaran Pada Draf APBD 2020, Begini Klarifikasi Pemkab Situbondo

Komisi II DPRD Situbondo menilai ada dugaan pemborosan anggaran pada draf APBD Situbondo 2020

Dewan Tuding Ada Pemborosan Anggaran Pada Draf APBD 2020, Begini Klarifikasi Pemkab Situbondo
surya/izi hartono
Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto, saat memberikan keterangan tentang dugaan pemborosan anggaran pada draf APBD 2020 Situbondo. 

SURYA.co.id | SITUBONDO - Komisi II DPRD Situbondo menilai ada dugaan pemborosan anggaran pada draf APBD Situbondo 2020. Dugaan pemborosan anggaran itu ada pada pos anggaran belanja pegawai pengadaan barang jasa yang mencapai RP 146 miliar.

"Belanja pegawai dalam belanja langsung ini kami nilai berat diongkos, pernah kami sampaikan ke Tim Anggaran tetapi faktanya tetap masuk dalam draf APBD 2020. Kami memang memberikan perhatian terkait hal itu, karena memang nilainya terlalu fantastis," ujar Hadi Prianto,wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo.

Politisi Partai Demokrat ini berkomentar bukan tanpa alasan. Angka sebesar itu bisa mengganggu pembangunan infrastruktur Situbondo.

"Padahal pegawai ini kan sudah dibayar dan mendapatkan gaji. Apalagi sekarang sudah ada TPPP atau tunjangan perbaikan penghasilan pegawai, di mana pegawai mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan profesinya. Menurut kami anggaran belanja pegawai pada pengadaan barang dan jasa ini kan harus ditekan," tegasnya.

Terkait adanya anggaran itu, kata Hadi,, Pemkab Situbondo juga dinilai tak konsisten mengelola APBD.

Karena dua tahun lalu pemerintah berjanji akan menghapus honor kegiatan pegawai dan menggantinya dengan TPPP atau tunjangan perbaikan penghasilan pegawai.

Namun faktanya anggaran TPPP tetap ada dan anggaran honor kegiatan juga ada.

Hadi setuju anggaran TPPP diperbesar, namun honor kegiatan harus di hapus dan dialihkan untuk kegiatan padat karya.

"Diketahui honor kegiatan pegawai di dalam Rancangan APBD 2020 jauh lebih besar dibandingkan APBD 2019 yang hanya mencapai 80 miliar lebih. Jika jumlahnya sama seperti tahun ini, maka ada penghematan sekitar 66 miliar lebih, seharusnya kan begitu," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Syaifullah dihubungi melalui telepon selulernya berdalih, jika angka yang yang tertera dalam draf APBD 2020 itu hanya rincian total.

Padahal dari anggaran sebesar Rp 146 miliar tersebut, jika dirinci maka jumlahnya nanti bisa berkurang.

"Kami memang belum menyampaikan rinciannya ke DPRD mas. Itu kan masih angka gelondongan gitu padahal disitu rinciannya memang adanya banyak, termasuk salah satunya adalah anggaran Biaya Operasional Sekolah atau BOS itu yang nilainya mencapai Rp 52 miliar itu juga masuk di situ," tandas Syaifullah.

Penulis: Izi Hartono
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved