Kamis, 14 Mei 2026

Wagub Emil Paparkan Konsep Kebijakan No One Left Behind saat Hadiri Forum World Bank

Emil Elestianto Dardak menyampaikan paparan tentang kebijakan yang dirancang oleh Pemprov Jatim dengan mengedepankan konsep no one left behind.

Tayang:
ist
Wagub Jatim Emil Dardak saat menjadi pembicara pada acara Forum World Bank East Asia Pacific Social Development Driving Impact in middle-income countries, di The Renaissance Bali Uluwatu Ressort, Kab. Badung, Bali, Senin (4/11/2019) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyampaikan paparan tentang kebijakan yang dirancang oleh Pemprov Jatim dengan mengedepankan konsep no one left behind.

Hal tersebut diungkapkan Emil saat menjadi pembicara pada acara Forum World Bank East Asia Pacific Social Development Driving Impact in middle-income countries, di The Renaissance Bali Uluwatu Ressort, Kab. Badung, Bali, Senin (4/11/2019).

Emil menjelaskan, konsep tersebut dikedepankan karena selaras dengan prinsip yang diusung oleh Sustainable Development Goals (SDGs).

Yang mana dalam pelaksanaannya Pemprov Jatim melibatkan semua pemangku kepentingan tanpa meninggalkan satu pun untuk bisa memberikan manfaat bagi semua utamanya yang rentan.

“Prinsipnya saya bersama ibu Gubernur ingin bahwa jangan sampai ada yang tertinggal. Karenanya dalam perencanaan kami fokus pada program yang memberikan signifikansi pada penyejahteraan rakyat,” tutur Emil.

Emil menambahkan, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang berada di level bawah agar bisa lebih mandiri untuk bisa lebih sejahtera.

Salah satu programnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Plus. Program ini memberikan perhatian khusus kepada lansia terlantar, perempuan kepala keluarga rentan, dan penyandang disabilitas.

“Program PKH Plus ini diberikan kepada kelompok lainnya dan para penerima lainnya agar mereka bisa hidup layak dengan sejahtera dalam usianya yang sudah senja,” tukas Emil

Emil juga menambahkan bahwa World Bank juga telah membantu pemerintah Indonesia untuk memperluas bantuan PKH.

Selain itu, Pemprov Jatim juga menggagas penyediaan layanan kesehatan gratis berkualitas (Tantistas) untuk memberikan akses kesehatan lebih luas bagi masyarakat di pedesaan.

Serta untuk memberikan layanan kesehatan di kepulauan, dan kunjungan dokter spesialis ke daerah kepulauan.

Lebih lanjut disampaikan, Pemprov Jatim juga telah melaksanakan program pendidikan gratis berkualitas (Tis Tas) dengan menggratiskan biaya SPP untuk jenjang SMA/SMK untuk sekolah negeri dan subsidi untuk sekolah swasta.

Dengan demikian, diharapkan para pelajar usia sekolah dapat menuntaskan pendidikan belajar 12 tahun.

“Program Tis Tas ini sendiri, juga dirancang untuk bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang berada di rangking 15 se Indonesia. Terlebih, rata-rata lama sekolah masyarakat Jatim sekitar 7,34, yang artinya rata-rata kelas 2 SMP sudah drop out,” terang mantan Bupati Trenggalek ini..

Di akhir paparannya, Emil menegaska pentingnya peran para pemangku kepentingan untuk menyukseskan semua program tersebut.

Dicontohkan, untuk pemerintah dan parlemen misalnya berperan untuk menetapkan indikator dalam target/sasaran, serta pendanaan.

“Konsepnya dibutuhkan sinergitas dan sinkronisasi oleh semua pihak untuk bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan transformative. Sehingga, masyarakat bisa lebih sejahtera dan mandiri,” pungkas Emil.

Selain Wagub Emil, beberapa pembicara di level nasional maupun internasional juga dihadirkan. Diantaranya, Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, aktivis Islam dan politisi Indonesia Yenny Wahid, serta Director of Disadvantaged Regions Transmigration and Rural Areas, Velix Fernando Wenggal.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved