Berita Lamongan

Alasan Pemkab Lamongan dan DPRD Tunda Pembahasan KUA dan PPAS

Enam dari 7 fraksi sepakat pembahasan KUA PPAS ditunda karena adanya kesalahan dalam penjumlahan di beberapa poin anggaran.

surya/hanif manshuri
Ilustrasi: Suasana aktivitas anggota DPRD Lamongan, Senin (19/3/2018). 

SURYA.co.id l LAMONGAN - Klasik, dengan banyaknya kesalahan ketik, pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) antara eksekutif dan DPRD Lamongan Jawa Timur tidak dilanjutkan, Senin (4/11/2019).

Enam dari 7 fraksi sepakat pembahasan KUA PPAS ditunda karena adanya kesalahan dalam penjumlahan di beberapa poin anggaran.

"Ditunda, karena ada yang harus direvisi. Menurut eksekutif itu kesalahan ketik," kata anggota Banggar dari FPKB, M. Freddy Wahyudi kepada Surya.co.id, Senin (4/11/2019).

Jadi KUA dan PPAS tidak sampai dibahas terlalu jauh untuk sampai ke RAPBD.
Freddy mengakui jalannya pembahasan tadi sangat singkat. Fraksi, termasuk anggota Banggar juga tidak sampai merinci lebih jauh.
Intinya kesalahan ketik yang diakui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Lamongan, Sekkab Yuhronur Efendi harus segara dibenahi sehingga RAPBD cepat selesai dibahas.
Freddy mengakui belum sampai membahas alokasi anggaran, termasuk yang diusulkan eksekutif.
Fredy memastikan, Ketua Tim Anggaran, Sekkab bersedia secepatnya untuk membetulkannya." Pak Yuhronur secepatnya untuk merevisi," kata Freddy.

Disinggung terkait temuan Lembaga Kajian dan Analisa Publik (LKAP) Lamongan, Freddy mengaku belum sampai membahas kearah itu.

"Ini tadi pembahasan KUA dan PPAS saja ditunda. Istilahnya ini masih pra RAPBD," tandasnya.
Senada dengan Freddy, juru bicara Ketua DPRD Abdul Ghofur, yakni Syaifudin Zuhri juga membenarkan penundaan pembahasan KUA dan PPAS tersebut." Ya karena banyak ditemukan kesalahan disana - sini, katanya kesalahan ketik," kata Syaifudin.

Sementara itu Sekkab Lamongan, Yuhronur Efendi ditemui Surya.co.id terkait adanya persepsi RAPBD yang dinilai ada kejanggalan oleh LKAP dan termasuk anggota DPRD, Yuhronur berharap tidak ada persepsi itu.

"Dewan dipersilakan mengusulkan anggaran yang penting sejalan dengan rencana kerjapemerintah daerah (RKPD)," katanya.

Bagaimana dengan tingginya dana usulan eksekutif untuk poros desa, Yuhronur membeberkan, memang prioritas pemkab untuk menyelesaikan jalan jalan yang rusak. " Jadi dana banyak ke prioritas jalan,"katanya.

Sedang Dana Desa (DD) bisa menjadi pendamping, meski tidak harus keseluruhan.

Halaman
12
Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved