Keponakan Khofifah Putuskan Tak Maju Pilwali Surabaya Lewat Jalur Independen

Keponakan Gubernur Jawa Timur, Lia Istifhama, memutuskan untuk tidak melanjutkan wacananya untuk maju melalui jalur independen

Keponakan Khofifah Putuskan Tak Maju Pilwali Surabaya Lewat Jalur Independen
tribun jatim/sofyan arif candra
Lia Istifhama 

SURYA.co.id | SURABAYA - Keponakan Gubernur Jawa Timur, Lia Istifhama, memutuskan untuk tidak melanjutkan wacananya untuk maju melalui jalur independen.

Sebagaimana disampaikan Lia, Minggu (3/11/2019), ia menegaskan bahwa maju lewat jalur independen adalah wacana yang digerakkan oleh relawannya.

"Sebetulnya independen itu keinginan relawan. Kalau keinginan pribadi nggak ada," kata Lia.

Ia menjelaskan beberapa waktu lalu, relawannya sudah sempat mengadakan gerakan pengumpulan KTP. Akan tetapi gerakan pengumpulan KTP itu terhenti lantaran Lia memutuskan untuk ikut penjaringan partai.

Sebagaimana diketahui, Lia mengikuti penjaringan bacakada PDIP. Ia mendaftarkan diri sebagai cawawali Kota Surabaya dan sudah mengembalikan formilir ke PDIP beberapa waktu lalu.

"Berhenti dengan sendirinya, saat aku ikut penjaringan maka relawan juga sudah menghentikan mengumpulkan KTP," kata Lia.

Hal tersebut menurutnya normal. Lantaran sejak awal Lia juga mengaku tak menarget relawannya untuk menggalang pengulan KTP. Gerakan tersebut murni inisiatif dari relawan.

Sedangkan Lia saat ini menyebut pihaknya masih aktif melakukan gerakan turun ke masyarakat. Termasuk menghadiri acara-acara kelompok masyarakat yang menginginkan dirinya hadir.

"Saat ini aku mengefektifkan komunikasi antar partai," katanya.

Sebagaimana diketahui, untuk bisa maju Pilwali Kota Surabaya, calon independen harus mengumpulkan dukungan berupa 138 ribu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sebelumnya, Surabaya Survei Centre (SSC) mengungkapkan, bahwa calon perorangan / calon independen membutuhkan dana tak sedikit untuk maju Pilkada Surabaya 2020 di Kota Surabaya. SSC menyebut angka yang cukup fantastis, yakni minimal sekitar Rp14 miliar.

Direktur SSC, Mochtar W Oetomo menjelaskan angka tersebut merupakan akumulasi dari hitungan kasar. "Dalam even politik seperti ini, tak mungkin berjalan tanpa adanya cost (biaya)," kata Mochtar kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (31/10/2019).

Untuk memenuhi syarat calon perorangan misalnya, tiap kandidat diwajibkan memiliki dukungan sekitar 138 ribu KTP. Angka tersebut merupakan 6,5 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir (pemilu 2019) di Surabaya yang mencapai 2,1 juta.

Kalau tiap KTP dihargai sekitar Rp100 ribu maka secara total akumulasi para calon harus menyiapkan sekitar Rp14 miliar.

"Memang sempat ada pengumpulan KTP kemarin-kemarin, aku nggak tahu sampai jumlah berapa terakhit. Tapi yang jelas kita tidak meneruskan. Kita fokus komunikasi dengan partai," pungkasnya.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved