Balasan Menohok Mahfud MD ke Aktivis Antikorupsi: ICW Itu Siapa?. Soal 100 Hari Terbitkan Perppu KPK

Balasan menohok dilancarkan Mahfud MD soal batasan waktu 100 hari dari ICW agar Perppu KPK hasil revisi diterbitkan oleh Presiden Jokowi.

Balasan Menohok Mahfud MD ke Aktivis Antikorupsi: ICW Itu Siapa?. Soal 100 Hari Terbitkan Perppu KPK
Kompas.com
Menkopolhukam Mahfud MD dan peneliti ICW Kurnia Ramadhana. 

Balasan menohok dilancarkan Mahfud MD

Soal batasan waktu 100 hari dari ICW

Agar Perppu KPK hasil revisi diterbitkan

-------------------------------------------

SURYA.co.id | JAKARTA - Eks Ketua MK (Mahkamah Konstitusi), Mahfud MD meminta seluruh pihak menunggu perkembangan Perppu KPK dari Presiden Jokowi.

Bahkan, Mahfud MD yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ( Menkopolhukam) mempertanyakan posisi ICW.

Sebelumnya, ICW memberikan waktu 100 hari kepadanya untuk mendorong penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

"Saya beri 100 hari juga ke ICW untuk membuat pernyataan apapun yang terkait dengan itu ( Perppu KPK). Memang ICW itu siapa," ujar Mahfud saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Mahfud meminta seluruh pihak untuk menunggu perkembangan Perppu dari Presiden Joko Widodo.

"Tunggu saja perkembanganya lah, pokoknya semua harus selesai baik-baik dan penuh kedamaian. Tapi tanpa mengurangi penegakan hak dan hukum bagi setiap orang di di Indonesia," lanjut dia.

Diberitakan, aktivis ICW memberi waktu 100 hari bagi Menko Polhukam Mahfud MD untuk mendorong penerbitan Perppu terkait UU KPK hasil revisi.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, ditunjuknya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam memberi angin segar karena Mahfud dapat ikut mendorong Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

"Kami sangat berharap besar agar Prof Mahfud bisa terus konsisten mendorong lahirnya Perppu. Bahkan kalau kita boleh memberikan limitasi waktu, 100 hari," kata Kurnia di Kantor ICW, Senin (28/10).

Jabatan Menko Polhukam disebut dapat menjadi ujian konsistensi Mahfud dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dengan ikut mendorong penerbitan Perppu KPK.

Sebab, selama ini Mahfud telah beberapa kali menyatakan bahwa langkah paling tepat untuk menyelamatkan KPK dalam polemik revisi UU KPK adalah dengan menerbitkan perppu.

Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved