Pilbup Lamongan

KPU Tetapkan Syarat Dukungan Calon Bupati Lamongan dari Jalur Independen 68.673 suara

Syarat dukungan calon bupati dan wakil bupati Lamongan yang maju dari jalur independen adalah 68.673 suara

KPU Tetapkan Syarat Dukungan Calon Bupati Lamongan dari Jalur Independen 68.673 suara
SURYA/Hanif Manshuri
Sejumlah komisioner KPU Lamongan seusai menetapkan jumlah dukungan calon bupati dan wakil bupati Lamongan yang maju dari jalur independen 

SURYA.co.id | LAMONGAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan Jawa Timur menetapkan jumlah dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan yang maju dari jalur independen adalah paling sedikit 6,5 persen dari jumlah pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir, yakni 68.673 suara.

Ketua KPU Lamongan, Machrus Ali mengatakan ketentuan jumlah minimum dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Lamongan tahun 2020 ini sudah ditetapkan melalui rapat pleno KPU Lamongan.

"Kandidat dari perseorangan dinyatakan memenuhi syarat apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5 persen dari jumlah DPT pada Pemilu terakhir," ungkapnya kepada Surya.co.id, Minggu (28/10/2019) 

Lamongan jumlah DPT dalam Pemilu 2019 adalah sebanyak 1.056.505, sehingga jumlah dukungannya adalah sebanyak 68.673 orang.

Machrus menambahkan, jumlah dukungan sebanyak 68.673 orang tersebut harus tersebar di lebih 50 persen jumlah kecamatan di Lamongan atau paling sedikit 14 kecamatan dari 27 kecamatan di Lamongan.

Jumlah dukungan sebesar 68.673 orang ini, harus dibuktikan dengan salinan KTP elektronik dan mengisi form B.1 KWK Perseorangan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Keputusannya mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

"Jumlah sebanyak itu adalah jumlah dukungan minimal," katanya.

Ia menyarankan agar kandidat yang maju dalam jumlah dukungan tersebut dilebihkan untuk mengantisipasi adanya pendukung yang sudah tidak lagi masuk DPT saat dilakukan verifikasi faktual.

Sejumlah hal yang yang bisa menjadikan seseorang tersebut sudah tidak masuk dalam DPT itu seperti misalnya pindah domisili, meninggal dan lain sebagainya.

Machrus menambahkan, setelah tahapan ini dilalui, KPU Lamongan akan segera masuk ke tahapan pilkada berikutnya pada tahun 2020.

Pada 2020 ini, aku Machrus, akan dimulai dengan pembentukan badan adhoc dan pembukaan pendaftaran.

Setelah pengumuman jumlah dukungan untuk independen, gilirannya masuk pada tahun 2020, KPU akan fokus pada pembentukan badan adhoc dan pendaftaran.

Lamongan menjadi salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada pemilihan bupati 2020 mendatang.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Lamongan juga telah disepakati dimana besaran anggaran Pilkada Lamongan 2020 adalah Rp 57,5 miliar untuk KPU Lamongan dan Rp 17,5 miliar untuk Bawaslukab Lamongan.

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Adrianus Adhi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved